Mahfud MD : Dengarkan Rakyat, Vaksin Berbayar Dibatalkan

  • Whatsapp
Mahfud MD
Menko Polhukam RI, Prof Mohammad Mahfud MD. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD memberikan penjelasan tentang kenapa vaksin berbayar sempat muncul.

Dikatakan Mahfud, pada dasarnya upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 adalah gratis. Setiap masyarakat yang disuntik vaksin tidak dikenakan biaya sama sekali karena sudah ditanggung seluruhnya oleh negara.

Bacaan Lainnya

“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu,” kata Mahfud MD, Sabtu (17/7/2021).

Namun karena ada lonjakan kasus penularan Covid-19 akibat varian delta, kemudian terbatasnya tenaga vaksinator untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat, maka muncullah ide untuk menjalankan vaksinasi berbayar di kalangan para dunia usaha.

“Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat,” jelasnya.

Pemerintah juga sudah mengerahkan para tenaga medis yang ada namun jumlahnya masih tak cukup. Bahkan para tenaga kesehatan dari unsur TNI, Polri BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat, akan tetapi masih tetap banyak yang tak terlayani karena terlalu banyaknya permintaan dan target vaksinasi yang diharapkan.

“Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” imbuhnya.

Tujuan awal vaksinasi berbayar ini adalah agar dunia usaha khususnya du sektor esensial bisa tetap bergerak. Dan sejak awal pula vaksinasi berbayar ini tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun mengurangi stok vaksin yang dimiliki oleh pemerintah.

“Idenya, swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah,” papar Mahfud.

Pun demikian, pemerintah dikatakan Mahfud tidak menutup telinga dan mata untuk melihat pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Karena banyaknya protes dan kritikan dari publik, pemerintah pun mendengarkan dan merespon, sehingga Presiden Joko Widodo membatalkan sendiri program vaksinasi berbayar yang sebelumnya akan dijalankan oleh PT Kimia Farma pada tanggal 12 Juli 2021 lalu.

“Tapi, timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” pungkasnya.

Pos terkait