Mahfud: Demokrasi Alat Penguat Bangsa, Bukan untuk Menghancurkan

  • Whatsapp
mahfud md
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat webinar bertajuk Ekonomi dan Politik, Pandemi Sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan, yang diselenggarakan Lembaga MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (26/6/21).

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menegaskan, bahwa demokrasi seharusnya menjadi penguat bagi ikatan kebangsaan, bukan menjadi alat penghancur.

Di dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker di acara Webinar 50 Tahun yang digelar oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, dengan tema Meneguhkan Kebangsaan, Demokrasi dan Kesejahteraan, Mahfud menyebut, bahwa belakangan ini, demokrasi cenderung destruktif terhadap kokohnya kebangsaan.

Bacaan Lainnya

Mahfud juga melihat, belakangan ada gejala penodaan terhadap ikatan kebangsaan dilakukan melalui proses-proses yang secara “formal-konstitusional” demokratis.

“Diskriminasi atau dominasi yang menimbulkan intoleransi justeru dibangun dengan cara yang katanya demokratis, korupsi bisa dibangun melalui demokrasi, kesewenang wenangan dilakukan atas nama kekuasaan yang sudah diperoleh secara demokratis,” ujar Mahfud, Senin (26/7/2021).

Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu, menambahkan, bahwa saat ini yang diperlukan adalah langkah apa yang secara demokratis bisa dilakukan untuk mengubah situasi yang ditimbulkan oleh fakta penyanderaan terhadap demokrasi itu sendiri.

“Misalnya, kita setuju perbaikan UU Treshold, UU Pemberantasan Korupsi, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan sebagainya tapi parpol dan DPR tak setuju,” jelasnya.

Ia pun meminta agar permasalahan ini difikirkan bersama karena dalam menghadapinya terdapat benturan tak hanya berasal dari legislatif namun juga dengan pengusaha yang berniat berbuat nakal, maupun benturan internal birokrasi pemerintah sendiri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, bahwa mencari jawaban normatif atas problem demokrasi di Indonesia, sangat gampang dan banyak. Tapi yang sulit adalah bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh.

“Jawabannya tentu mudah kalau kita hanya akan mengatakan “perlu kesadaran kolektif”. Yang sulit adalah “bagaimana langkah-langkah” yang harus ditempuh untuk membangun kesadaran kolektif itu tanpa harus melakukan operasi Caesar,” tandasnya.

Terakhir Mahfud mengatakan, melalui Seminar yang diselenggarakan oleh CSIS diharapkan dapat memberi masukan-masukan yang bisa lebih operasional. Bagi Mahfud, CSIS adalah lembaga yang sejak awal orde baru, selalau memberikan masukan yang cukup efektif, produktif, mudah dicerna dan mudah diakomodasi.

“Kami menunggu hasil tang seperti itu dari Webinar di CSIS yang prestisius ini,” pungkas Mahfud.

Sekedar diketahui, bahwa webinar 50 tahun CSIS Indonesia dihadiri oleh sejumlah pembicara antara lain Prof. Abdul Mu’ti Muhammadiyah), Harry Tjan Silalahi (CSIS Indonesia), Yenny Wahid ( Wahid Foundation) , dan Yudi Latif (Aliansi Kebangsaan).

Pos terkait