Jangan Ajak Orang Langgar Prokes, Bisa Kena Pidana

  • Whatsapp
Ibrahim Fatsey
Ibrahim Fatsey. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Influencer sekaligus aktivis Mahasiswa, Ibrahim Malik Fatsey mengajak semua pihak untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Apalagi saat ini, kasus penularan virus korona tersebut masih sangat tinggi di Indonesia.

“Saat ini kita menghadapi pandemi yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi semua negara di dunia. Sudah sepatutnya kita aware terhadap upaya penanggulangan Covid-19 ini,” kata Ibrahim kepada Inisiatifnews.com, Kamis (5/8/2021).

Bacaan Lainnya

Ibrahim juga menyesalkan adanya seruan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh PJ Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Abdul Muis Amiruddin dan Sekjennya yakni M Akbar Hanubun di tengah situasi pandemi.

“Seharusnya membantu pemerintah dalam menanggulangi agar pandemi segera selesai, tidak malah buat kerumunan dan berpotensi memperpanjang jalur penularan virus korona,” lanjutnya.

Pria yang kini menjadi CEO dari program Ruang Bicara di channel Youtube tersebut sangat sepakat ketika ada penindakan tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Baginya, masyarakat perlu diedukasi dan ditertibkan agar bisa ikut membantu kerja-kerja pemerintah untuk mengentaskan pandemi ini.

“Penindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sangat perlu agar semua pihak ikut sadar, karena ini bukan hanya kepentingan satu atau dua orang, tapi seluruh bangsa Indonesia. Tapi edukasi yang lebih penting dikedepankan,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa ada konsekuensi pidana yang bisa dijerat kepada siapapun yang justru menghalang-halangi upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

“Jangan langgar protokol kesehatan apalagi menjadi provokator agar masyarakat melanggar, ada pasal yang mengaturnya,” papar Ibrahim.

Regulasi yang dimaksud Ibrahim adalah Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal tersebut berbunyi ;

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Demonstrasi adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, tapi saat ini sedang dalam kondisi darurat kesehatan. Jangan mementingkan ego sektoral saja, ayo kita harus bersama-sama atasi pandemi ini,” tandasnya.

Ia juga mengapresiasi kepada pemerintah dan seluruh stakeholder yang sudah berkolaborasi dan bekerja keras untuk ikut menanggulangi pandemi Covid-19. Mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga penyelenggaraan vaksinasi.

“Kita fokuskan energi kita untuk ikut membantu, karena ini perlu kerja-kerja kolektif agar Indonesia segera terbebas dari pandemi,” pungkas Ibrahim.

Pos terkait