Sertifikat Vaksinasi Syarat Dapat Layanan Publik, Ombudsman : Rentan Diskriminatif

  • Whatsapp
sertifikat vaksinasi
Ilustrasi.

Inisiatifnews.com – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh Nugroho memberikan responnya terhadap rencana pemerintah yang akan menjadikan kartu atau sertifikat vaksinasi sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, masuk ke pusat perbelanjaan seperti mall dan tempat wisata lainnya.

Ia menilai justru pemberlakuan kebijakan semacam itu rencan sekali terjadi praktik diskriminatif dalam pelaksanaannya di lapangan. Walaupun tujuan yang disampaikan pemerintah adalah baik, yakni untuk menekan penularan COVID-19 dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau divaksinasi.

Bacaan Lainnya

“Terkait dengan kebijakan sertifikasi vaksin dalam pelayanan publik pada prinsipnya tidak boleh mengabaikan asas non diskrimintatif dalam pemberian layanan,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (8/8/2021).

Menurut teguh, penambahan persyaratan terhadap syarat baru dalam sebuah pelayanan publik harus diawali dengan penyediaan prasyarat tersebut secara transparan dan akutanbel. Apalagi sejauh ini, masih banyak masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksinasi.

“Terkait dengan syarat vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan publik atau memperoleh akses terhadap layanan publik kalau dilihat dari kacamata UU pelayanan publik, jelas tindakan diskrimintaif,” tegasnya.

Oleh karena itu, sisi diskriminatifnya sudah jelas sehingga perlu ada upaya pertimbangan yang jauh lebih matang lagi dari sisi pemerintah sebagai pihak pemangku kebijakan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik tidak merasa mendapatkan perlakuan tidak baik.

“Menjadi tidak diskriminatif, jika pemerintah menyediakan fasilitas vaksinasi di tempat-tempat layanan publik secara on the spot, sehingga warga yang belum mendapat vaksin bisa melakukan vaksinasi di sana, dan jika menolak mendapat vaksin, maka bisa diberlakukan diskriminasi positif berupa tidak diberikannya layanan publik bagi yang bersangkutan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.

Pos terkait