Inisiatifnews.com – Pengamat kebangsaan, Karyono Wibowo menilai bahwa tema yang diangkat di dalam lomba artikel yang diangkat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) relevan bahkan sangat kontekstual.
Ada dua tema yang diangkat di dalam lomba penulisan artikel tingkat nasional tersebut. Antara lain; Hormat Bendera Menurut Hukum Islam, dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.
“Ini justru tidak hanya kontekstual tapi juga relevan. Selain dilaksanakan dalam rangka memeringati hari Santri, momentumnya juga bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 76. Esensinya, dua tema tersebut menggabungkan antara aspek keagamaan dengan kebangsaan,” kata Karyono kepada wartawan, Sabtu (14/8/2021).
Dengan mengangkat dua tema itu, maka para peserta yang ikut dalam ajang kompetisi menulis artikel tersebut bisa dilihat, bagaimana sudut pandang mereka terhadap memahami tentang relasi keagamaan dengan kebangsaan.
“Penyelenggara lomba dalam hal ini BPIP mungkin ingin mengetahui seberapa luas pandangan peserta dalam memahami relasi agama (islam) dengan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional,” jelasnya.
Kemudian, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) tersebut menilai, bahwa gaduhnya kedua tema itu di beberapa kalangan masyarakat tertentu, karena ada bumbu politik yang menggesek, sehingga substansi temanya justru terkesan kabur.
“Dalam perspektif kebebasan akademik, tidak ada yang salah dari tema itu. Tetapi karena ada unsur politisasi yang massif dan sistematis isunya menjadi bergeser,” ujarnya.
Karyono tak melihat ada unsur kesengajaan dari BPIP membenturkan unsur kebangsaan dengan keagamaan. Jika ada yang malah mengolah narasi seakan-akan dua tema itu adalah agenda untuk membenturkan Islam dengan kebangsaan, adalah cara pandang yang keliru.
“Saya tidak percaya tema tersebut bermaksud membenturkan agama dengan nasionalisme seperti yang dikatakan Fadli Zon. Pihak yang menyebut tema lomba yang dibuat BPIP membenturkan agama dan nasionalisme justru logika berpikirnya terbalik-balik,” tandasnya.
Ia lebih percaya bahwa BPIP memiliki tujuan yang baik mengapa mengambil tema tersebut. Bahkan dalam perspektif yang ada, ia yakin BPIP melihat tidak ada permasalahan terhadap korelasi antara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan.
“Saya yakin pandangan BPIP justru nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan agama,” imbuhnya.
Dikatakan lagi oleh Karyoni, bahwa tugas BPIP sudah sangat jelas. Yakni sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mereka membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, Karyono menyarankan agar kedua tema tersebut tetap dipertahankan oleh BPIP dan tidak menggantinya.
“Menurut saya, lebih baik BPIP bergeming mempertahankan tema tersebut. Karena dalam perspektif ideologi mereka ini memang berbeda dengan BPIP. Nampak sekali mereka khawatir dengan kehadiran BPIP,” pungkasnya.
