Menko Polhukam: Amandemen Konstitusi Kewenangannya MPR

  • Whatsapp
IMG 20210826 WA0030
Menko Polhukam Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, amandemen Undang-undang Dasar (UUD) adalah kewenangan MPR. Pemerintah tidak dalam posisi mengatakan setuju atau tidak. Sebab, tidak punya kewenangan.

“Resminya, pemerintah tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju perubahan. Pemerintah dalam hal ini hanya menyediakan lapangan politiknya. Silakan sampaikan ke MPR, DPR, kita jaga, kita amankan. Itu tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang,” ungkap Mahfud MD.

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menjadi keynote speech pada acara Diskusi Konstitusi yang diselenggarakan Integrity Lawfirm bertema Urgensi Amandemen Konstitusi di Tengah Pandemi: Untuk Kepentingan Siapa? yang berlangsung secara daring, Kamis (26/8/21).

Hadir sebagai pembicara pada diskusi ini antara lain Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana, Ketua PSIK Indonesia Yudi Latief, dan Akademisi STHI Jentera Bivitri Susanti.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memaparkan, perubahan konstitusi merupakan wewenang MPR yang mewakili seluruh rakyat, yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, Partai politik, DPD, dan lain-lainnya.

Sehingga, berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat disalurkan ke dalam kaki-kaki kelembagaan yang disediakan oleh konstitusi itu.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju. Karena memang sebenarnya perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah.

Hanya saja, Guru Besar Hukum Tata Negara ini mengungkapkan, karena konstitusi itu adalah produk resultante politik, maka di dalam sepanjang sejarah Indonesia, tidak ada atau hampir tidak ada sebuah produk konstitusi itu yang selalu dianggap bagus. Begitu dilahirkan langsung dibanjiri kritik.

“Konstitusi itu resultante, produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat dibuat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial politik ekonomi dan budaya, sehingga perlu berdiskusi lagi. Saya kira itu bukan wewenang pemerintah. Tetapi akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya, tidak dilarang,” tandas Mahfud. (INI)

Pos terkait