Citra Referendum Dorong DPR Revisi RUU PKS versi Baleg DPR RI

  • Whatsapp
Citra LBH Jakarta
Pengacara publik LBH Jakarta, Citra Referandum.

Inisiatifnews.com – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Citra Referandum menilai bahwa ada kekurangan yang cukup krusial di dalam draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang didraf oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada tanggal 30 Agustus 2021 lalu.

“LBH Jakarta menyoroti ketentuan yang ‘hilang’ dan ‘kurang’ sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum,” kata Citra dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (3/9).

Bacaan Lainnya

Dengan kekurangan yang ada di dalam draf tersebut, Citra menyebut bahwa perlindungan terhadap potensi kekerasan seksual di Indonesia sulit diatasi.

“Mau dibawa ke arah mana perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual,” ujarnya.

Keenambelas catatan tersebut antara lain ; pertama, soal hilangnya asas dan tujuan pembentukan undang-undang. Ia melihat bahwa dengan hilangnya asas dan tujuan tersebut membuat arah penghapusan kekerasan seksual menjadi tidak jelas.

Kemudian yang kedua, Citra menyoroti tentang hilangnya hukuman pidana bagi para pelanggar perbudakan seksual. Kondisi ini yang kemudian membuat LBH Jakarta mempertanyakan juga tujuan dari pembentukan UU PKS oleh DPR RI ini.

Selanjutnya yang ketiga adalah hilangnya pidana bagi pemaksaan perkawinan serta keempat tentang ketentuan aborsi.

“Dihapusnya tindak pidana perbudakan seksual. dihapusnya tindak pidana pemaksaan perkawinan. Keempat, ketentuan mengenai pemaksaan aborsi dihilangkan,” jelasnya.

Yang kelima menjadi catatan LBH Jakarta selanjutnya adalah tentang tidak adanya tindak pidana bagi orang-orang yang memaksakan perempuan maupun laki-laki untuk melacurkan diri. Juga keenam tentang hilangnya sanksi aksi pemerkosaan dan pemaksanaan hubungan seksual dari nomenklatur RUU PKS.

“Tidak adanya tindak pidana pemaksaan pelacuran. Keenam, pengubahan nomenklatur tindak pidana perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual telah mereduksi pemaknaan atas tindakan perkosaan itu sendiri,” lanjut Citra.

Kemudian, yang ketujuh menurut Citra adalah tidak adanya tindak pidana bagi perilaku kekerasan berbasis gender di dunia maya, sekaligus tentang tidak adanya perbedaan antara unsur kekerasan seksual berdasarkan usia.

“Ketujuh, tidak dimuatnya tindak pidana kekerasan berbasis gender online. Kedelapan, menyamakan unsur kekerasan seksual terhadap korban dewasa dan anak. Kesembilan, tidak diaturnya pidana berupa tindakan bagi pelaku,” kata Citra.

Ada yang tidak kalah krusial lagi menurut Citra, yakni absennya perlindungan khusus bagi kaum disabilitas. Dan juga ada unsur lepas tanggungjawabnya negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para korban kekerasan sekskual.

“Kesepuluh, tidak adanya perlindungan khusus bagi korban dengan disabilitas. Kesebelas, hilangnya pengaturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab Kedua belas, tidak diaturnya hak-hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli membuat mereka berada dalam posisi rentan ketika menjalani proses penegakan hukum. Ketiga belas, tidak adanya kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melindungi dan memenuhi,” tandasnya.

Rekomendasi LBH Jakarta

Melalui 16 catatan tersebut, Citra meminta agar DPR RI melalui Baleg melakukan revisi terhadap draf RUU PKS tersebut.

“Badan Legislatif DPR-RI memasukan seluruh catatan LBH Jakarta agar dirumuskan untuk diatur menjadi pasal demi pasal ke dalam draf RUU PKS,” tuntut Citra.

Ia juga meminta agar DPR membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan mengimplementasikan masukan yang komprehensif dari berbagai kalangan yang mempunyai visi besar untuk mencegah serta menghapuskan kekerasan seksual melalui RUU PKS.

“Baleg DPR-RI segera membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif korban, pendamping, kelompok masyarakat dan ahli yang konsisten mendorong pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual untuk merumuskan kebijakan pasal demi pasal terhadap RUU PKS,” tuturnya.

Pos terkait