Jakarta, Inisiatifnews.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengkritisi sikap Novel Baswedan dkk yang membuat kantor darurat di depan Kantor KPK.
“Nampak sebagai kantor tandingan, itu jelas telah tidak etis bahkan mengotori Kantor KPK,” tegas Petrus hari ini, Kamis (16/9).
Karena itu, kata dia, lembaga antirasuah bisa minta Satpol PP atau Pihak Keamanan Dalam KPK untuk menertibkan segera gerombolan Novel Baswedan cs.
Ia menyakini bahwa masyarakat juga tidak akan percaya dengan kantor tandingan yang dibuat Novel dkk apalagi itu hanya sekedar manuver sebagai pembentukan opini untuk merendahkan moral KPK dan Pimpinannya.
“Padahal upaya hukum yang tersedia sudah masih banyak namun Novel dkk terkesan menghindari upaya yang langsung menyentuh pokok perkara yang mereka hadapi yaitu gugat ke Pengadilan, namun jalan ke Pengadilan belum menjadi opsi Novel dkk,” bebernya.
Menurutnya, Firli Bahuri harus bertindak tegas kalau perlu besok keluarkan Surat Pemberhentian Novel dkk dari KPK agar memutus total pergerakannya dengan membawa bawa nama KPK.
Novel dkk sudah membuat KPK babak belur menghadapi menuver politik meski upayanya sia-sia dan sekarang mereka mencoba melakukan gangguan ke dalam KPK sendiri dengan membuat KPK tandingan berkantor dengan nama Kantor darurat.
“KPK harus segera bersihkan aksi-aksi semacam itu dari KPK karena KPK bukan kantor DPR sehingga orang bebas buat apa saja,” tukasnya.
Perlu diketahui, bahwa sejumlah pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendirikan kantor darurat di depan Gedung ACLC-KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).
Pendirian kantor darurat ini merespons pemecatan terhadap Novel Baswedan cs pada 30 September 2021.
“Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini,” ujar tim kuasa hukum 57 Pegawai KPK yang dipecat, Saor Siagian di lokasi.
Saor mengatakan, kantor darurat didirikan agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kekecawaannya dengan pemberantasan korupsi.
