Staf Ahli Menko Polhukam Minta Publik Aktif Laporkan Konten Radikal Di Medsos

  • Whatsapp
Screenshot 20210922 113215 Chrome
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Achmad Sajili dalam seminar Pendidikan dan Pembangunan Perdesaan yang Berwawasan Kebangsaan, Rabu (22/09/21).

Inisiatifnews.com – Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Bidang Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Achmad Sajili meminta masyarakat aktif melaporkan indikasi gerakan radikal di media sosial (medsos).

“Saya berharap, apabila melihat atau paling tidak mengetahui ada perkembangan pendukung Taliban, gerakan radikal lain, segera laporkan,” kata Achmad Sajili saat seminar Pendidikan dan Pembangunan Perdesaan yang Berwawasan Kebangsaan yang disiarkan¬† langsung di kanal YouTube LPPM UPR, Rabu (22/09/21).

Bacaan Lainnya

Ia mendorong masyarakat segera melaporkan indikasi gerakan radikal agar aparat yang berwenang cepat menindak kelompok yang memiliki andil dalam menyebarkan pesan dan kelompok yang menggalang dukungan untuk gerakan-gerakan radikal.

“Jangan sampai gerakan tersbeut berkembang terus,” harapnya.

Berbagai konten di sejumlah platform media sosial, kata dia, dapat memotivasi maupun memicu semangat gerakan radikal di dalam negeri.

Apalagi, sejarah mencatat terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) alumni perang Afghanistan. Selain itu terdapat beberapa gelombang pengiriman WNI untuk pelatihan di Afghanistan.

“Usai Taliban menduduki Afghanistan, terdapat beberapa kelompok yang menggalang simpatisan melalui¬†broadcast¬†WhatsApp,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, kemenangan Taliban dapat menginspirasi kelompok radikal di Indonesia untuk menciptakan negara Islam seperti yang diperjuangkan oleh beberapa organisasi.

Inspirasi ini dapat dilihat dari pernyataan sikap kelompok Jamaah Ansharu Syariah yang didirikan oleh Abdurahim Baasyir, yang mensyukuri kemenangan Taliban dan mendukung Taliban menerapkan sistem negara Islam secara kaffah.

Ditekankannya, penting bagi orang Indonesia untuk memegang teguh persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan.

“Antisipasi dapat dilakukan melalui deteksi dini, pemetaan, dan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan tindakan yang melawan pemerintah agar kekhawatiran dapat teratasi,” pungkas Achmad Sajili. (INI)

Pos terkait