Lawan Teroris, Habib Syakur Dukung Law Enforcement Hanya ke Wanita dan Anak

  • Whatsapp
densus 88
Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Mabes Polri harus mengambil langkah tegas kepada siapapun mereka yang terafiliasi dengan kelompok teroris.

Bahkan jika perlu, bagi mereka yang melakukan gerakan radikal dan terorisme bisa ditindak dengan pendekatan war rules, bukan lagi pendekatan law enforcement.

Bacaan Lainnya

“Law enforecement itu oke untuk kaum ibu-ibu dan anak-anak, tapi kalau pada lelaki dewasa saya sarankan agar war rules saja,” kata Habib Syakur, Selasa (19/10).

Pemilihan dua pendekatan yang bereda ini adalah bentuk kejelian pemerintah dan aparat keamanan demi menumpas terorisme di Indonesia. Bahkan ia juga sepakat ketika pemerintah sedikit mengenyampingkan persoalan hak asasi manusia (HAM) kepada kelompok tersebut.

“Pemerintah harus bisa bersikap jeli dan bijaksana, karena mereka ini monster dan bisa merusak,” ujarnya.

Kemudian, Habib Syakur juga menyentil siapapun yang mencoba menarasikan untuk pembubaran Densus 88. Baginya, justru mereka yang menyuarakan isu tersebut di saat seluruh aparat berwajib menjalankan tugasnya dalam memberantas terorisme bisa dipertanyakan latar belakang narasi tersebut.

“Banyak orang-orang tokoh masyarakat, tokoh nasional yang mendengang-dengungkan supaya Densus 88 dibubarkan, ini kan muncul bersamaan dengan hastag #percumalaporpolisi. Ini ada tarik-menarik untuk menginginkan Polisi tidak eksis, padahal Polisi pengembang amanah rakyat, ini perlu dicurigai ada benang merah dengan teroris internasional,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa Kepala Detasemen Khusus 88 (Kadensus 88) Antiteror Mabes Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom menyatakan, bahwa sepanjangan kepemimpinannya saat ini, setiap kali melakukan operasi ke lapangan, Densus 88 tidak pernah menggunakakan War on Terror, akan tetapi menggunakan pendekatan penegakan hukum (law enforcement).

Disebutkan, War on Terror lebih mengenal yang namanya undiscriminate operation, sementara law enforcement (penegakan hukum) menggunakan istilah discriminate operation.

“Undiscriminate operation ini kita melakukan semua tindakan hukum sepanjang kita menggunakan aturan-aturan perang. Tapi ketika kita berbicara discriminate operation, maka kita membedah betul mana tersangkanya, mana pendukungnya, mana yang mencoba-coba,” ungkap Marthinus.

Dengan demikian, Marthinus menegaskan karena di Indonesia menganut penengakan hukum, maka saat memberantas terorisme itu menggunakan law enforcement dan bukan War on Terror.

Pos terkait