PCR Jadi Syarat Penerbangan, Alifudin: Sudah Berulang Kali Diingatkan

  • Whatsapp
alifudin
Alifudin. [foto : istimewa]

Jakarta, Inisiatifnews.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin menganggap, bahwa pemerintah tidak adil dalam membuat kebijakan wajib PCR untuk syarat penerbangan. Hal itu ditanggapi atas Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021.

Inmendagri tersebut membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali, syarat penerbangan domestik tidak lagi mengizinkan penggunaan tes rapid antigen. Pelaku perjalanan penerbangan hanya diperbolehkan menggunakan tes RT-PCR. 

Bacaan Lainnya

“Padahal sudah berulangkali Alifudin mengingatkan Pemerintah agar kaji ulang kebijakan syarat PCR untuk penerbangan, karena terlalu mahal dan tidak semua moda transportasi diberlakukan sama,” tlis Alifudin dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (22/10).

Apalagi, masa berlaku Swab PCR hanya 2×24 jam. Oleh karena itu kebijakan tersebut ia nilai harus benar-benar dikaji ulang terkait polemik ini.

“Bukan karena dia orang kaya bisa naik pesawat, dan juga bukan orang miskin dia naik transportasi darat, kayak KRL, Bus dan lainnya, tapi karena kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanannya,” imbuhnya.

Alifudin juga menambahkan, bahwa, contoh masyarakat bertujuan melakukan perjalanan karena orang tua yang menjenguk anaknya di pondok pesantren tapi karena waktu terbatas dan harus cepat maka pulangnya harus naik pesawat supaya cepat.

“Jadi, konkretnya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri yang terhormat, kaji ulang terkait ini dengan para ahli, jika opsi dari kami yaitu harga PCR disamakan dengan harga antigen,” tutupnya.

Pos terkait