Tangani Kasus Pinjol Ilegal, Bareskrim dan LPSK Kompak

  • Whatsapp
Wakil Kepala LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi
Wakil Kepala LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi saat jumpa pers bersama Menko Polhukam dan Kabareskrim Mabes Polri.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Kasus pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) saat ini tengah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Apalagi, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai hal agar bisa menindak tegas para pelaku pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat itu.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Kabareskrim Mabes Polri) Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan, bahwa hasil penindakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran di bawahnya, sudah ada 57 orang tersangka ditangkap dalam kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

Bacaan Lainnya

“Kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita ungkap dari Bareskrim sendiri, Polda Metro, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” kata Agus saat jumpa pers bersama Mahfud MD dan Wakil Kepala LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi di kantor Kemenko Polhukam RI, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/10).

Saat ini, kasus yang menjerat para pelaku bisnis pinjol ilegal ini masih terus dianalisa lebih mendalam.

“Perkembangan dalam penanganan kasus tersebut sedang kita analisis, dan hasil dari analisis ini akan kita distribusikan ke seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjol ilegal ini bisa kita tindak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Memang dilihat dari obyektifitas dan subyektifitasnya, kasus pinjaman online ilegal ini tidak masuk dalam perkara perdata. Namun ada ancaman yang bisa dijeratkan yakni praktik-praktik ilegalnya. Dari sisi ini bisa dilakukan penindakan secara hukum.

“Pinjol ilegal secara obyektif dan subyektif tidak memenuhi unsur keperdataan, tapi tindakan mereka ilegal sehingga perlu kita lakukan penindakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, jenderal polisi bintang tiga ini mengimbau agar edukasi yang lebih masif kepada masyarakat bisa terus dilakukan, sehingga mereka tidak mudah terjebak dengan para rentenir online ini.

“Ekses keputusan pemerintah yang imbau warga masyarakat yang sudah menjadi korban pinjol ilegal, kami jajaran Polri siap berikan pengamanan,” terangnya.

Bahkan untuk memproses persoalan masyarakat yang terjebak dengan pinjol ilegal ini, Agus meminta agar seluruh jajaran kepolisian di daerah responsif dengan laporan masyarakat.

“Kami sudah terbitkan TR (telegram) ke semua Polda untuk memberikan respon cepat terhadap keluhan masyarakat ketika ada tindakan-tindakan yang dirasa mengganggu psikis dan fisik dari tindakan pinjol ilegal ini,” pungkasnya.

agus andrianto
Kabareskrim Mabes Polr Komjen Pol Agus Andrianto.

Sementara itu, Wakil Kepala LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan jaminan perlindungan terhadap para saksi, korban maupun pelapor dalam kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Kami dari LPSK bertugas dan berwenang memberikan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana,” kata Achmadi dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada para korban agar tidak ragu dalam melaporkan kasus yang dialaminya, kemudian tak perlu khawatir untuk meminta perlindungan dari pihaknya.

“Jangan ragu-ragu juga mengadukan permohonan perlindungan kepada LPSK,” serunya.

Untuk mengakses bantuan dan pelindungan dari LPSK, Achmadi menyampaikan bahwa hal itu tidaklah sulit. Publik bisa mengaksesnya melalui email, telepon maupun aplikasi di Android.

“Bagaimana teknisnya, mudah, bisa datang langsung, bisa melalui email atau lpsk.go.id. Bisa juga melalui 148 call center, nanti akan difollow kontak tersebut dan mekanisme melalui android pun bisa,” imbuhnya.

Achmadi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan aparat Kepolisian yang serius menangani persoalan pinjol ilegal ini.

“Kami memberikan apresiasi, sudah dilakukan proses hukum. Untuk itu LPSK siap memberikan perlindungan pada saksi korban dan pelapor untuk kepentingan proses peradilan mulai dari penyidikan sampai di proses peradilan. Ini clear bagi pelapor atau pemohon merasa aman, tidak takut, dapat menerangkan keterangan sebenar-benarnya,” pungkasnya.

Pos terkait