Putusan MK Kuatkan Posisi Pemerintah di UU Nomor 2 Tahun 2020

  • Whatsapp

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap judicial review (JR) terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau UU Covid-19.

Menurut Mahfud, putusan MK justru semakin menguatkan materi terhadap UU yang berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

Bacaan Lainnya

“Saya ingin tegaskan, sesudah dibaca bolak balik, keputusan MK justru membenarkan seluruh Undang-Undang yang sudah tertuang seluruh isinya di dalam UU yang diuji itu,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (29/10).

Kemudian, Mahfud juga menyebut bahwa gugatan JR justru menolak seluruh uji formil. Yang artinya, secara prosedur pembentukan UU tersebut tidak ada yang dipersoalkan.

“Ada dua jenis pengujian ; pengujian formil menyangkut prosedurnya. Semua yang memohon pengujian formal itu dinyatakan ditolak oleh MK,” ujarnya.

Sementara untuk uji materil UU, Mahud menegaskan bahwa majelis hakim di dalam putusannya hanya melakukan penambahan frasa di beberapa ayat di pasal yang ada di UU Nomor 2 Tahun 2020 itu.

“Kemudian menyangkut uji materinya, yang substansi itu menyangkut Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), isinya itu berkaitan. Di situ disebutkan Pasal 27 ayat (1) hanya ditambah frasa sepanjang dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Begitu juga dengan Pasal 27 ayat (3). Mahfud menyebut bahwa ada penambahan frasa, yakni sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan Covid serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Frasa di dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut berbunyi ;
Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Frasa yang ditambah ini diambil dari UU yang sudah ada di Pasal 27 ayat (2),” tambahnya.

Pemerintah masih bisa digugat

Dalam kesempatan itu pula, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya kebal hukum dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut. Masih ada peluang untuk diproses hukum jika memang ada pelanggaran penggunaan anggaran dalam upaya penanganan Covid-19 ini.

“Tentang apa yang ditudingkan sebagai hak imunitas tidak bisa digugat itu, (sebenarnya) bisa, kalau (memang) melanggar peraturan UU dan beriktikad tidak baik,” tegasnya.

Bahkan ia menyontohkan salah satu bukti bahwa pemerintah tidak kebal hukum dan tidak patuh hukum adalah dengan dijebloskannya mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Barubara.

“Kita tidak menolak penegakan hukum kalau terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Buktinya Menteri Sosial meskipun ada pasal ini tetap dihukum,” tandasnya.

Dengan demikian, asumsi liar tentang pemerintah sebagai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki imunitas sangat tinggi dengan adanya UU tersebut bisa dibantah.

“Ini tidak akan halangi penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum kalau memang ada penyalahgunaan terhadap keuangan Covid ini,” pungkasnya.

Pos terkait