Reuni Akbar 212 Sepi, Muannas Nilai Jualan Politik Berbungkus Agama Sudah Tak Laku

muannas alaidid
Direktur Eksektif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Habib Muannas Alaidid.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Habib Muannas Alaidid memberikan respon terkait dengan acara Reuni Akbar 212 yang digelar oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Menurutnya, reuni tersebut sudah kehilangan minat dari masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari kedatangan massa reuni yang berjumlah segelintir orang saja.

Bacaan Lainnya

“Acara tersebut dari tahun ke tahun makin sepi peminat, meski panitia sesumbar akan dihadiri jutaan massa faktanya makin ke sini kan kosong melompong,” kata Muannas dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (2/12).

Ia menilai, bahwa acara yang digelar pada pagi tadi membuktikan, bahwa agenda politik yang dibungkus dengan baju “agama” tidak laku lagi di mata masyarakat.

“Nyata publik sudah tidak lagi mendukung, setidaknya ini bukti jualan agama demi politik sudah gak laku,” ujarnya.

Muannas menyebut, bahwa reuni 212 yang digelar pada hari ini sebenarnya hanya didominasi oleh kelompok FPI dan HTI saja. Apalagi terlihat beberapa orang yang mencoba ikut tergabung mengibarkan bendera tauhid warna hitam, yang sering digunakan kelompok HTI untuk melakukan aksi-aksi.

“Yang tersisa hari ini hanyalah mereka yang berlatar belakang dari 2 (dua) ormas terlarang yaitu setidaknya anggota FPI dan mereka yang pernah tergabung di Hizbut Tahrir atau ex HTI yang selalu mendominasi menjadi panitia dan penggagas acara reuni ini tiap tahunnya,” tandasnya.

Muannas Alaidid menuturkan bahwa acara Reuni 212 yang digelar di tengah pandemi juga sangat tidak pantas dan melukai perjuangan para dokter, relawan serta semua pihak, khususnya mereka yang menjadi korban karena ancaman virus Covid-19.

“Kalau niatnya baik reuni, harusnya sewa gedung atau tempat dan tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama, Bukan malah di jalan jalan,” tuturnya.

Kemudian, jika memang Anies Baswedan masih peduli dengan mereka, maka tidak sulit bagi Gubernur DKI Jakarta itu memfasilitasi acara. Faktanya, hari ini Anies pun lepas tangan terhadap acara kerumunan yang digagas oleh simpatisan Habib Rizieq itu.

“Kalau perlu Gubernur Anies turun tangan fasilitasi mereka, karena sejak kelahirannya gerakan 212 ini beliau yang paling diuntungkan menjadi mesin pendukung suara sejak pilkada 2017 lalu, bahkan modal untuk pemilihan presiden 2024 mendatang,” ucapnya.

Menurutnya meski ada unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1, yang bisa saja dijerat ke mereka yg tetap turun ke jalan tanpa izin, yakni soal mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum.

“Saya yakin pihak kepolisian dan petugas akan tetap mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif terhadap mereka, semua ini dilakukan demi keselamatan kita bersama dari ancaman pandemi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, bahwa Reuni Akbar 212 sebelumnya sempat direncanakan bakal digelar di Masjid Az Zikra Sentul Bogor. Acara yang sedari awal diagendakan untuk berkhalwat kepada Tuhan dengan bentuk dzikir dan munajat, berubah menjadi agenda orasi politik di bilangan Jakarta.

Akhirnya, jamaah yang terpantau mendatangi acara hanya sekitar 500 orang. Ini pun mereka tidak bisa merapat ke mobil komando yang digunakan sebagai panggung utama, karena aparat keamanan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Satpol PP DKI Jakarta menghalau mereka.

Alasannya, karena mereka menghindarkan masyarakat khususnya peserta aksi tidak menjadi alat pemapar virus Covid-19 karena tak bisa mengindahkan protokol kesehatan, khususnya persoalan antisipasi droplet karena tidak menjaga jarak aman.

Pos terkait