Ratusan Buruh Desak DPR Batalkan UU Cipta Kerja Usai Putusan MK

Aksi buruh
Aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI. [foto : ABN]

Jakarta, Inisiatifnews.com – Sejumlah massa aksi yang tergabung di dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Kedatangan mereka adalah untuk mendesak DPR RI sebagai regulator agar membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apalagi di dalam putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), UU tersebut inkonstitusional bersyarat.

Bacaan Lainnya

“Kita di sini meminta DPR untuk mencabut UU Omnibus Law yang inkonstitusional,” kata Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Rabu (8/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI), Asep S Tamim menilai bahwa DPR adalah salah satu lembaga yang paling bertanggung jawab di dalam lahirnya UU Cipta Kerja selain pemerintah.

Apalagi berdasarkan hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), kesalahan terbesar UU Cipta Kerja itu adalah terabaikannya partisipasi publik sebagai syarat pembentukan perundang-undangan.

“Bahwa DPR telah melakukan pelanggaran salah satunya menciptakan UU Omnibus Law,” kata Asep.

Pos terkait