Tolak RUU TPKS, Ayang Utriza Sentil Keras PKS

Ayang Utriza Yakin
Ayang Utriza Yakin.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Akademisi yang juga wakil ketua Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Belgia, Ayang Utriza Yakin menyentil keras Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia bahkan sampai menyebut bahwa partai yang saat ini dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu adalah partai politik radikal dan ekstremis.

Bacaan Lainnya

Hal ini diutarakan pria yang karib disapa Riza itu pasca menonton statemen anggota badan legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf yang menyatakan menolak Rancangan Undang Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Inilah Parpol Radikal Ektremis Ikhwanul Muslimin pendukung terorisme yang menolak RUU-TPKS,” kata Riza, Senin (13/12).

Ia heran mengapa PKS lebih fokus pada diksi bahwa RUU tersebut bisa melegalisasi perzinahan.

“Alasannya selalu mengabsahkan perzinahan. Anda pikir semua umat Islam itu bodoh? Siapa yang menghalalkan zina,” ujarnya.

Riza yang juga dosen Fakultas Teologi di Universitas Katolik Leuven Belgia tersebut menilai, PKS hanya menggunakan kedok agama untuk kepentingan politik praktis mereka saja.

“Berkedok partai dakwah. Anda hanya memperalat islam untuk kepentingan politik,” tegasnya.

PKS tolak RUU TPKS

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan bahwa fraksinya sama sekali tidak setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Alasannya, RUU ini disebut mengatur persetujuan seks atau sexual consent yang berpotensi menghadirkan seks bebas.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak hasil panja tersebut untuk dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya,” ujar Al Muzammil dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU TPKS, Rabu (8/12).

PKS, kata Al Muzammil, tegas tak akan menyetujui RUU TPKS berdiri sebagai undang-undang. Selama di dalamnya belum mengatur larangan tentang perzinahan dan penyimpangan seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
“Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, budaya, dan norma agama yang dianut bangsa Indonesia. Maka Fraksi PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinahan dan LGBT yang diatur dalam undang-undang yang berlaku,” ujar Al Muzammil.

Ia menjelaskan, pasal-pasal terkait kesusilaan dan kekerasan seksual sudah dibahas dalam RKUHP oleh Komisi III DPR. Namun urung disahkan, karena polemik dari hadirnya pasal penghinaan terhadap presiden.

“Maka kami anggap apa yang kita lakukan sekarang menyisakan satu norma berbahaya, yaitu aspek non-kekerasan menjadi satu yang tidak diatur. Kalau tidak diatur artinya itu menjadi sesuatu yang ditolerir, tidak ada sanksi,” ujar Al Muzzammil.

“Kami sangat mendukung upaya untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual, tapi kita tidak boleh menyisakan satu ruang yang menjadi concern sila pertama Pancasila,” sambungnya.

Pos terkait