Mahfud MD Bersyukur Nilai Polhukam dan Stabilitas Nasional Positif

mahfud md
Menko Polhukam saat melakukan media gathering di kantornya.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD merasa bersyukur bahwa penilaian publik terhadap bidang politik, hukum, keamanan dan stabilitas nasional memiliki tren positif.

“Dalam tahun 2021 secara umum ada peningkatan persepsi masyarakat, bahwa situasinya lebih baik,” kata Mahfud MD saat bicang-bicang dengan awak media secara tatap muka di kantornya, Rabu (29/12).

Bacaan Lainnya

Data penilaian publik ini dikatakan Mahfud berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh 5 (lima) lembaga survei yang ada. Mayoritas seluruh lembaga survei menunjukkan angka yang positif, meskipun secara penghitungan angkanya mengalami perbedaan.

“Politik dan stabilitas nasional itu memperoleh nilai 64,1 persen. Memang yang rendah di sini adalah penegakan hukum (sebesar) 52,8 persen. Tetapi ini masih lebih bagus ketika kita mulai bekerja (tahun 2019),” jelasnya.

Mahfud menyebut, indeks survei bidang penegakan hukum saat awal dirinya mulai mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam, ia mendapati indeksnya bahkan masih di bawah 50 persen.

“Ketika kita mau diangkat, presiden menunjukkan survei penegakan hukum waktu itu di bawah 50 persen (yakni) 49,4 persen, presiden meminta ini diturunkan (dibuat lebih positif -red),” tandasnya.

Bahkan tentang kepuasan publik di bidang kementerian yang ia pimpin saat ini, Mahfud juga bersyukur banyak masyarakat memberikan nilai yang baik.

“Tingkat kepuasan atas kinerja presiden secara umum berdasarkan hasil survei terakhir SMRC, itu 71,7 persen. Tingkat kepuasan lumayan, polhukam dan stabilitas nasional tertinggi,” paparnya.

Pun demikian, Mahfud mengakui bahwa memang indeks demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan, khususnya sepanjang pandemi Covid-19. Namun begitu, Mahfud menyatakan bahwa penurunannya masih cenderung aman.

“Tahun 2021 kemarin adalah penanganan covid, itu sebabnya ketika ada pikiran demokrasi turun, semua negara saat penanganan covid pasti turun, karena perlu tindakan-tindakan tidak demokratis juga (dilakukan),” tegasnya.

Beberapa faktor pengabaian demokrasi ini antara lain ; pembatasan kegiatan masyarakat dan hak-hak sebagai rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian pemaksaan penggunaan makser dan protokol kesehatan.

“Semua dilakukan terpaksa untuk penanganan pandemi,” pungkasnya.

Hasil survei 5 lembaga terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf
– SMRC : 71,7%
– Charta Politika : 70,1%
– Indikator Politik : 70%
– Litbang Kompas : 66,4%
– Poltracking : 67,4%

Pos terkait