Kontrak Satelit Orbit 123 Mendahului Arahan Presiden

mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

JAKATA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan araha penyelamatan slot Orbit 123 derajat.

Kata Mahfud, arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada tanggal 4 Januari 2015. Namun ternyata proyek pengadaan satelit yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan saat itu sudah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2015.

Bacaan Lainnya

“Soal satelit Kemhan, benar Presiden pada 4 Januar 15 mengarahkan agar slot Orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan. Tapi kontrak sudah dilakukan tanggal 1 Januari 2015,” kata Mahfud MD, Rabu (19/1).

Begitu mengetahui bahwa pengadaan satelit tersebut ternyata bermasalah di pihak Kemenhan, akhirnya Presiden memerintahkan Menko Polhukam agar mengatasinya secara tuntas.

“Tanggal 13 Oktober 2017 ada surat lagi arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah khususnya Kementeriannya tidak abai terhadap kasus tersebut. Karena berbagai upaya sudah dilakukan hingga akhirnya progres yang diambil adalah proses hukum yang saat ini masih berjalan di Kejaksaan Agung.

“Aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan dalam kemelut Satelit Kemhan. Saya justru turun tangan karena tahun 2020 Navayo masih menggugat Pemerintah meski sejak 2017 Presiden sudah mengarahkan agar diselesaikan menurut aturan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mahfud harap semua pihak hormati dan ikuti saja proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Agung yang sedang mengusut tuntas kasus tersebut.

“Hasil audit BPKP adalah acuan legal. Harap ikuti Kejagung untuk terus melangkah,” pungkasnya.

Pos terkait