Mahfud MD Tegaskan Konflik di Indonesia Timur Tak Terkait SARA

Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menegaskan, bahwa berdasarkan hasil monitoring terhadap tiga konflik yang ada di Indonesia Timur dewasa ini, tidak ada satu pun yang terkait dengan persoalan Suku, Ras, Agama dan antargolongan (SARA).

Hal ini ditekankan oleh Mahfud untuk memberikan pemahaman kepada publik agar tidak salah dalam menerima informasi yang bisa menyulut konflik yang seharusnya tidak perlu.

Bacaan Lainnya

“Kesimpulannya itu alhamdulillah sekarang aman terkendali dan tidak ada satupun yang bermotif SARA,” kata Mahfud MD dalam konferensi persnya, Jumat (28/1).

Pendalaman ini dilakukan berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Panglima TNI, Mabes Polri, Pangdam dan Kapolda di Maluku, Papua dan Papua Barat, serta Kementerian Dalam Negeri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dijelaskan Mahfud, 3 (tiga) konflik ini adalah kasus kerusuhan di Papua dan Maluku. Di Papua adalah kerusuhan akibat konflik pelanggan tempat hiburan yang berujung bentrok antar kelompok hingga menewaskan 17 orang.

Kemudian konflik di Papua Barat adalah aktivitas separatisme dari kelompok teroris bersenjata di pengunungan Papua Barat. Untuk kasus ini, Panglima TNI sudah turun tangan langsung dengan mengevaluasi seluruh mekanisme penanganan kelompok kriminal tersebut. Hal tersebut karena selama ini TNI di Papua masih bersifat defensif, bukan ofensif.

“Panglima akan segera mengevaluasi dan (pendekatan konflik di Papua) disempurnakan,” tuturnya.

Sementara konflik di Haruku, Maluku didasari murni adanya konflik penguasaan tanah. Dan terkait hal itu pun, Mahfud mengatakan segera menerjunkan tim khusus untuk penanganan masalah di Indonesia Timur. Karena sepanjang kasus yang ada, mayoritas didasari oleh konflik penguasaan dan kepemilikan tanah.

“Saya segera kirim tim ke sana untuk mencari penyelesaian masalah tanah agar ada kepastian hukum, bagaimana membangun kepastian hukum pertanahan di Papua dan Maluku karena itu selalu jadi masalah laten dari waktu ke waktu,” pungkas Mahfud.

Pos terkait