Soal Kantor di IKN, Muhammadiyah Perlu Kajian Mendalam Dulu

muhammadiyah logo

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya belum berencana untuk membangun kantor baru di Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal ini diutarakan untuk menjawab reaksi dari berbagai kalangan tentang wacana organisasi bentukan KH Ahmad Dahlan itu akan mendirikan kantor baru.

Bacaan Lainnya

Untuk saat ini, PP Muhammadiyah masih mengacu terhadap “kitab suci” organisasi mereka, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART). Di mana di dalamnya termaktub bahwa organisasi tersebut berkedudukan di Yogyakarta.

“Aggaran Dasar Muhammadiyah (AD) pasal 3: Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta,” kata Mu’ti, Rabu (2/2).

Sementara itu, di dalam ART PP Muhammadiyah, basis penyelenggaraan organisasi ada di dua kota, yakni Yogyakarta dan DKI Jakarta.

“Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 1: (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta,” jelasnya.

Dan jika ingin mendirikan kantor baru di IKN, maka Muhammadiyah harus melakukan perubahan AD / ART terlebih dahulu. Kemudian jika memang nantinya muncul wacana pembangunan kantor baru di IKN, bisa dilakukan melalui pengajuan di forum Muktamar atau Tanwir pada akhir tahun ini.

“Perubahan AD melalui Muktamar. Perubahan ART melalui Muktamar atau Tanwir. Muhammadiyah Insya Allah akan melaksanakan Tanwir dan Muktamar 48 di Kota Surakarta 18-20 November 2022,” paparnya.

Sampai saat ini, posisi PP Muhammadiyah masih mengacu pada AD ART yang berjalan. Tidak ada rencana untuk pembangunan kantor lain apalagi di IKN.

Kemudian, Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan posisi ibu kota negara, karena ia merasa sebagai organisasi independen.

“Muhammadiyah bukan lembaga negara, sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terikat dengan kedudukan ibu kota negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa pembangunan kantor PP Muhammadiyah perlu dilakukan pengkajian yang lebih seksama matang. Karena banyak aspek yang perlu dimasukkan di dalam pertimbangan-pertimbangannya.

“Dengan mempertimbangkan urgensi, maslahat, kebutuhan administrasi, kemampuan sumberdaya manusia, ketersediaan dana, situasi sosial-politik, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya,” tandas Mu’ti.

Pos terkait