PB HMI MPO Anggap IKN Demi Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan ke Depan

PB HMI MPO
Ketua Umum PB HMI MPO, Ahmad Latupono saat menyampaikan sambutannya di acara Pleno II. [foto : Inisiatifnews]

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tepatnya di wilayah Kalimantan Timur memasuki babak baru.

Setelah melalui proses panjang, IKN yang akan berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah diberi nama yaitu Nusantara.

Bacaan Lainnya

Dalam perencanaan yang ada, Kota Nusantara ini nantinya akan berstatus sebagai Otorita yang dipimpin seorang Kepala Otorita.

Jika menoleh ke belakang, wacana pemindahan IKN dari Jakarta yang dianggap sudah penuh sesak itu telah melalui garis waktu yang sangat panjang.

Mengenai hal tersebut, Ketua Umum PB HMI Ahmad Latupono menilai bahwa IKN bakal membawa nilai positif di dalam tata kelola pemerintahan di masa depan.

“Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, karena di ibu kota yang baru pusat pemerintahan dijalankan secara terpusat di satu tempat,” kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (3/2).

Dengan demikian, pemindahan IKN ini tentunya akan sangat memudahkan koordinasi antar lembaga pemerintahan.

“Selama ini cost atau biaya koordinasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan sangat tinggi karena jarak antar kantor kementrian atau lembaga cukup jauh,” jelasnya.

Kemudian, Ahmad juga menilai bahwa beberapa negara lain sudah menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpusat.

“Seperti di negara ASEAN saja contohnya ada Malaysia, yang tadinya di Kuala Lumpur dipindahkan ke Petaling Jaya, atau Myanmar yg dulunya di Yangoon saat ini pusat kelola pemerintahan dipindah ke Naypitiaw,” papar Ahmad.

Di sisi lain, ia juga menilai bahwa Jakarta telah bertransformasi menjadi kota bisnis dan ekonomi di kawasan ASEAN, sehingga tidak lagi efektif untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Kota Jakarta sebaiknya difokuskan untuk menjadi jangkar bisnis dan ekonomi nasional dan bahkan internasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa Jakarta tetap akan menjadi daerah istimewa karena sejarah perjuangan nasional banyak terjadi di Jakarta.

“Pemindahan ibu kota tidak bermaksud mengurangi peran dan fungsi kota Jakarta sebagai jangkar nasional. Namun, beban tata kelola pemerintahan boleh untuk dibagi atau didistribusikan ke daerah lain,” ucapnya.

Terakhir, ia pemindahan IKN ini bakal mereduksi anggapan publik tentang stigma pemerintahan Indonesia adalah jawa sentris.

“Pemerataan pembangunan nantinya tidak akan lagi terpusat hanya di Jakarta atau pulau Jawa, melainkan terdistribusi ke daerah lain, khususnya daerah baru ibu kota akan mendapatkan porsi pembangunan yg sama dengan Jakarta atau pulau Jawa sehingga pemerataan pembangunan nasional dapat terwujud,” pungkasnya.

Pos terkait