JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menyampaikan, bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan seluruh komponen pemerintah terkait dalam perkara Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
“Saya mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pejabat – pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri,Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jateng, dan sejumlah pejabat terkait,” kata Mahfud MD, Rabu (9/2).
Rapat ini dilakukan Menko Mahfud untuk menangkap situasi sebenarnya terkait dengan situasi di Desa Wadas yang menyita perhatian publik, khususnya terkait dengan adanya dugaan intimidasi dan kekerasan yang terjadi karena pro dan kontra rencana penambangan batu andesit.
Pertama, Mahfud menyatakan bahwa apa yang ramai diberitakan seolah situasi di desa Wadas mencekam tidak sepenuh benar. Ia mengatakan bahwa saat ini situasi di desa tersebut sudah aman kondusif.
“Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana mencekam di Desa Wadas pada Senin kemarin, tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas dalam keadaan tenang, terutama sekarang ini,” jelas Mahfud.
Kemudian berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, memang beberapa orang sempat diamankan ke Mapolres Purworejo, namun saat ini mereka semua sudah dilepaskan dan kembali ke rumah masing-masing.
“Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing, dan sama sekali tidak ada korban,” terangnya.
Selanjutnya, masih berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukannya, sempat terjadi gesekan antar warga di desa Wadas karena di antara mereka terjadi pro dan kontra. Di mana banyak warga yang sudah memberikan izin penggunaan lahan mereka oleh pemerintah untuk proses penambangan batu andesit dengan kompensasi yang telah disepakati, dan ada pihak masyarakat yang sampai saat ini masih menolak. Kondisi pro dan kontra inilah yang membuat adanya gesekan saat petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jawa Tengah akan melakukan pengukuran tanah.
Sementara keberadaan Kepolisian di desa Wadas tersebut kata Mahfud, adalah dalam kapasitas melakukan pengamanan saja terhadap warga yang terlibat pro dan kontra tersebut. Sementara perwakilan BPN Jawa Tengah tetap melakukan pengukuran tanah dengan pendampingan aparat sekaligus warga yang sudah menyetujui penggunaan lahan untuk pertambangan batuan andesit tersebut.
Bahkan dikatakan Mahfud, progres pertambangan batuan andesit tersebut pun turut melibatkan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kemudian dikatakan Mahfud juga, intimidasi dan saling hasut ini terjadi bukan antara warga dengan aparat, melainkan berasal dari antar warga sendiri yakni antara kelompok yang pro pertambangan dan yang kontra.
“Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM,” paparnya.
