Rektor Universitas Kutai Kartanegara Anggap IKN Solusi Tepat Atasi Problem Nasional

Ince Raden
Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Prof. Dr. Ince Raden, M.P.

KALIMANTAN TIMUR, Inisiatifnews.com – Walaupun UU Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada rapat paripurna Selasa, 18 Januari 2022, namun pro dan kontra masih saja bermunculan.

Namun begitu, banyak masyarakat asli Kalimantan mendukung rencana pemerintah membangun pusat pemerintahan Indonesia di sana. Salah satunya adalah rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof Ince Raden.

Bacaan Lainnya

“Mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya, serta mendukung penuh atas keluarnya penetapan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai IKN,” kata Prof Ince kepada wartawan, Minggu (13/2).

Dalam perspektifnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah keputusan yang sangat baik. Bahkan ada sisi strategis yang bisa ditimbulkan dari pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Ada nilai strategis dari sisi tinjauan akademis, mengapa IKN sangat tepat harus pindah di Kalimantan,” jelasnya.

Ia mengatakan, bahwa pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu pulau yang luas di Indonesia. Sehingga ketika Ibukota Negara dipindahkan ke sana, maka sangat memungkinkan pengembangan bisa dilakukan di sana.

“Sehingga mudah dikembangkan di masa datang,” ujarnya.

Selain itu, aspek strategis juga menjadi pertimbangan yang fundamental dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu.

“Letaknya di tengah di Indonesia, sehingga mudah diakses baik dari Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua,” terangnya.

Kemudian tentang aspek geologis dan ekologis. Kalimantan juga dianggap menjadi lokasi sangat tepat dijadikan tempat Ibu Kota Negara baru Indonesia.

“Ekologi dan geografinya mendukung sebagai IKN, dimana merupakan wilayah hijau, tidak banjir, tidak ada gempa, kepadatan penduduk rendah, sehingga sangat ideal menjadi IKN menggantikan Jakarta,” paparnya.

Ince juga mendengar bahwa salah satu aspek perdebatan adalah pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara yang digadang-gadang bernama Nusantara itu, apalagi wacana pembangunannya masih di situasi pandemi Covid-19. Baginya, persoalan itu diyakini pasti sudah melalui perhitungan matang dari pemerintah.

“Pemerintah pasti sudah memperhitungkan secara matang,” ucapnya.

IKN jadi jawaban problematika nasional

Lebih lanjut, rektor Universitas Kutai Kartanegara periode 2021-2025 itu mengatakan, bahwa IKN di Kalimantan Timur adalah jawaban dari berbagai problematika yang ada dalam skala nasional.

Salah satunya adalah soal pola dan mindset pembangunan yang selalu disebut lebih fokus dan hanya menguntungkan pulau jawa saja, atau yang biasa disebut sebagai jawa sentris.

“Kepindahan IKN akan menjawab problem pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa di Indonesia, karena sebelumnya pembangunan selalu berorientasi di Jawa,” tandas Prof Ince.

“(Maka) dengan IKN pindah ke Kaltim, akan memicu pembangunan secara cepat di kawasan Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, bahkan Sumatra dan Wilayah Indonesia Timur lainnya,” sambungnya.

Petisi tolak IKN biasa di negara demokrasi

Selanjutnya, Prof Ince juga memberikan pandangannya tentang adanya sekelompok masyarakat yang menolak sampai membuat petisi untuk menggalang dukungan banyak orang agar sama-sama tidak setuju. Menurut Prof Ince, hal tersebut biasa saja di iklim demokrasi seperti di Indonesia.

“Itu wajar saja, sebuah kritik sosial dan anggap saja sebuah dinamika bagi negara Demokrasi,” tutur Ince.

Akan tetapi ia yakin bahwa rencana pembangunan IKN tersebut tidak akan terhenti hanya karena adanya sekelumit orang yang melakukan penolakan.

“Kami menilai kepindahan IKN ini sebuah momentum yang tepat dan tidak bisa dihentikan pihak manapun, apalagi melalui sebuah petisi,” tuturnya.

Apalagi banyak masyarakat Kalimantan yang justru sangat senang dengan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah mereka.

“Petisi tersebut jangan sampai dimaksudkan menghentikan IKN, kami pasti rakyat Kalimantan akan menolaknya,” ucap Ince.

“Upaya pihak luar yang menandatangani petisi menolak IKN, bisa dinilai bukan sebuah solusi yang baik untuk memecahkan problema Jakarta sebagai ibu kota negara, dengan berbagai macam masalahnya,” tambahnya.

Selain itu dari sisi sejarah pun, Prof Ince mendukung sekali pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara masuk di dalamnya.

“Kalimantan dalam konteks sejarah, memiliki peradaban yang tua, terbukti dengan berdirinya Kerajaan Kutai yang jauh keberadaanya sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, jadi masuk akal Presiden Jokowi menetapkan wilayah Kaltim yang luas dan kaya akan keanekaragaman sumber daya alam sebagai IKN yang baru,” ucapnya.

Prof Ince sangat berharap rencana pembangunan IKN di kalimantan bisa segera terlaksana dan memberikan dampak yang sangat positif bagi semua kalangan, khususnya masyarakat Kalimantan.

“Mudah-mudahan dengan penetapan IKN di Kaltim semakin menambah semangat nasionalisme dan cinta tanah air bagi bangsa Indonesia,” harapnya.

“Dengan dibangunnya IKN di Kaltim, memberi dampak positif bagi pembangunan SDM di Kaltim, khususnya dlm pengembangan pendidikan, sehingga Unikarta di Kukar dan PTN/PTS di Kaltim tidak tertinggal jauh dengan PTN/PTS di Jawa,” sambung Ince.

“Di Kaltim ada 50-an PTN/PTS yang sudah ada, sedangkan 7 di antaranya adalah PTN yang sudah eksis, yang memiliki program studi cukup bagus, ada fakultas pertambangan, tehnik, kedokteran, pertanian, perkebunan, keguruan, dan keagamaan,” pungkasnya. (**)

Pos terkait