Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu, Presiden Dukung 14 Februari 2024

mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

JAKARTA, Inisiatfnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD angkat bicara terkait dengan kegaduhan publik soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden maupun penundaan Pemilu 2024 menjadi satu atau dua tahun, seperti yang pernah digelontorkan oleh tiga Ketua Umum partai politik koalisi pemerintah, yakni ; Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

Dikatakan Mahfud, sampai saat ini tidak ada pembicaraan di Kabinet Indonesia Maju tentang isu tersebut. Termasuk juga di dalam rapat-rapat resmi pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Tidak ada, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut,” kata Mahfud dalam siaran persnya, Senin (7/3).

Tahapan proses pembahasan jadwal Pemilu 2024

Disampaikan Mahfud, tentang rencana penyelenggaraan pemilu selanjutnya, Presiden telah menggelar rapat terbatas kabinet Indonesia Maju sebanyak 2 (dua) kali di bulan September 2021 lalu.

“Justeru presiden Jokowi sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September 2021 dan 27 September 2021,” ujarnya.

Di dalam rapat yang dilakukan, Presiden Joko Widodo sangat concern dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, Kepala Negara pun memerintahkan jajaran strategis pada rapat kabinet tanggal 14 September 2021 tersebut, yakni ; Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan berbagai persiapan Pemilu serentak bisa diinventarisir.

Pertama adalah koordinasi dengan penyelenggara negara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta DPR RI melalui Komisi II. Setelah rapat tanggal 14 September itu, pemerintah berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi mengusulkan, agar pemilu dilaksanakan pada tanggal 8 atau 15 Mei 2024.

Namun, saat materi usulan itu dibawa ke rapat kerja di DPR RI pada tanggal 6 Oktober 2021, tanggal yang menjadi usulan alternatif pemerintah ditolak, kemudian KPU menguslkan tanggal lain untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

“(Tanggal) alternatif itu disampaikan dalam raker dengan DPR dan KPU tanggal 6 Oktober 2021, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan meminta dan mengajukan alternatif tanggal lain,” jelas Mahfud.

Mendapati penolakan itu, Presiden Joko Widodo pun memanggil KPU untuk mendengarkan alasan penolakannya dan menyerap usulan dari lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Di mana KPU mengusulkan agar Pilpres dan Pileg digelar pada tanggal 14 Februari 2024 saja.

“Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang disetujui oleh KPU, DPR dan Pemerintah melalui raker di DPR tanggal 24 Januari 2022,” imbuhnya.

Setelah itu presiden menekankan lagi pada Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

“Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu 2024,” pungkasnya.

Pos terkait