JAKARTA, Inisiatifnews.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan aksi para pemuka agama Islam di Kota Cilegon, Banten, yang menolak pendirian rumah ibadah umat kristiani di sana. Menurutnya, persoalan tersebut justru mencoreng nilai Kebhinekaan.
“Saya kira sikap seperti itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (8/9).
Lalu, ia juga menyayangkan dengan adanya sikap serupa dari para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon yang menggalang massa untuk melakukan penolakan terhadap pendirian gereja di sana.
“Sikap MUI juga menurut saya tidak tepat ya. Seharusnya mereka mendudukkan semua atas dasar keberagaman. Tak boleh dong mengistimewakan satu kelompok untuk mendiskreditkan kelompok lain,” ujarnya.
Kemudian, ia menilai bahwa nila-nilai Pancasila di Kota Cilegon dengan adanya sikap dari sejumlah pemuka agama Islam itu patut dipertanyakan. Sekaligus, Habib Syakur mempertanyakan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini ada.
“Kita ini tidak memiliki ketahanan ideologi. Seharusnya BPIP malu melihat situasi di Cilegon saat ini, berarti mereka gagal, atau malah mereka tidak menjalankan apa-apa,” ketusnya.
Jika tidak mampu menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, Habib Syakur menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi total keberadaan BPIP.
“Sebaiknya bubarkan saja BPIP, tidak ada barometer yang bisa dibanggakan dari kinerja lembaga ini. Buktinya persoalan primordial semacam ini klasik dan tetap masif. Buktinya, kita sampai saat ini tak memiliki sistem ketahanan ideologi yang patut diperjuangkan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ulama asa Kota Malang itu menilai bahwa apa yang terjadi di Kota Cilegon tersebut jelas telah menampar wajah Wakil Presiden KH Maruf Amin. Sehingga, ia berharap agar orang nomor dua di Republik Indonesia itu bersedia turun tangan sehingga NKRI dan Kebhinekaan di Kota Cilegon tidak ternodai oleh kepentingan yang terkesan berbau politis.
“Beliau ulama dan putra Banten, sekaligus beliau mantan Ketua Umum MUI. Rasa-rasanya konflik di Cilegon sudah mencoreng wajah kiai Maruf,” ucapnya.
Terakhir, Habib Syakur mendorong agar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memanggil Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta juga ikut mendukung gerakan penolakan gereja, sekaligus membubuhkan tanda tangan di dalam petisi penolakan itu.
“Saran saya, Mendagri turun tangan karena gerakan ini juga mendapatkan endrosement dari kepala daerah,” pungkasnya.
Perlu diketahui, bahwa pada hari Rabu (7/9), sejumlah massa menggeruduk kantor Wali KOta Cilegon. Massa yang mengatakan nama Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon tersebut terdiri dari beberapa elemen, baik tokoh agama Islam, tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya. Kedatangan mereka bertujuan untuk menolak pemberian izin pembangunan gereja di lingkungan Sumur Wuluh, Cikuasa, Kelurahan Gerem, dan Kecamatan Grogol.
Bahkan sebelum mendatangi kantor wali kota tersebut, massa sudah terlebih dahulu mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon untuk menyampaikan aspirasi mereka itu, yakni meminta pemerintah daerah menolak pendirian rumah ibadah selain masjid.
