JAKARTA, Inisiatifnews.com – Ketua Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim menegaskan bahwa pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk mempersiapkan diri melakukan langkah selanjutnya pasca adanya hoaks Presiden Partai Buruh Said Iqbal makan-makan enak di restoran yang terbesar di media sosial.
“Nanti akan didiskusikan apakah Hari Senin akan melibatkan Presiden (ke Bareskrim). Pada intinya, kami dari Jawa Tengah sudah siap, besok malem kami melakukan perjalanan ke Jakarta,” kata Aulia dalam konferensi persnya, Sabtu (12/8).
Jika keputusan partai melakukan langkah hukum, maka pihaknya akan ke Bareskrim Polri dengan membawa semua bukti lengkap tentang hoaks yang beredar itu.
“Hari Senin pagi Insya Allah kami sudah sampai di Jakarta. Kalau Minggu malam kami sudah sampai Jakarta, maka kami akan langsung melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Terkait dengan serangan hoaks itu, Aulia berkeyakinan bahwa sumber utamanya adalah partai politik yang merasa terganggu dengan keberadaan Partai Buruh. Ia mengklaim suara partai buruh semakin besar di semua daerah termasuk di Jawa Tengah, yang tentu menurutnya bisa mengancam suara partai politik khususnya yang ada di Senayan.
“Partai. Serangan tadi yang disampaikan jelas menurut kami itu serangan-serangan yang dilakukan adalah partai-partai yang takut suaranya tergerus di parlemen,” tandansya.
Tak buru-buru lapor polisi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Exco Partai Buruh, Ilhamsyah alias Boing menyampaikan bahwa memang ada desakan dari para kader dan pengurus Partai Buruh di daerah untuk melaporkan hoaks Presiden Partai Buruh, Said Iqbal ke Bareskrim Polri.
Hoaks tersebut terkait adanya video, Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang tengah makan-makan enak di restoran, di tengah aksi unjuk rasa buruh di Jakarta tanggal 10 Agustus 2023 kemarin.
“Memang ada dorongan dari teman-teman di daerah untuk melaporkan ke Bareskrim. Tapi kita akan mendiskusikan,” kata Boing.
Namun berdasarkan perspektifnya, Partai Buruh tidak akan buru-buru mengambil langkah hukum untuk melaporkan hoaks-hoaks tersebut, terlebih dengan menggunakan UU ITE dengan tudingan pencemaran nama baik.
“Kita tidak boleh sedikit-sedikit melaporkan ke Bareskrim, apalagi menggunakan UU ITE. Kita punya hak jawab terkait sesuatu yang tidak benar,” ujarnya.
Alasan mengapa opsi sementara ini tidak dilakukan, karena dirinya ingin masyarakat bisa diedukasi agar tidak gampang menggunakan langkah lapor-melapor dengan UU ITE yang dinilai banyak publik sebagai pasal karet itu.
“Tapi kita perlu memberikan edukasi, hak jawabnya itu bisa melakukan konferensi pers, membuat rilis. Artinya kita mendidik masyarakat agar tidak mudah terpancing karena adanya hoaks di media sosial,” tuturnya.
Pun demikian, tokoh buruh yang juga Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) tersebut meminta agar siapapun yang menggarap video hoaks itu agar berhenti melakukan propaganda kotor dan merugikan kaum buruh Indonesia.
“Kami meminta siapapun yang menyebarkan hoaks baik perorangan maupun yang terorganisir agar menghentikan upaya-upaya untuk menyebarkan hoaks itu, karena akan merugikan kepentingan kita semua rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sejauh ini, dirinya ingin agar Partai Buruh menggunakan instrumen yang dimiliki untuk melakukan kontra narasi dan menglarifikasi terhadap tersebarnya video hoaks tersebut. Sembari ia memilih untuk menunggu keputusan partai yang didiskusikan segera.
“Yang penting kita siapkan tim media kita dan juru bicara untuk menjawab klarifikasi,” pungkasnya.
