JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur atas data yang disajikan oleh Litbang Kompas terkait dengan persentase kepuasan publik kepada pemerintah yang cukup tinggi.
“Saya gembira karena kepuasan publik terhadap pemerintah pada survei kali ini mencapai 74,3 persen, tertinggi selama saya ikut di kabinet,” kata Mahfud MD dalam keterangannya dikutip dari Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Senin (21/8).
Apalagi jika melihat dari sub survei yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap sektor Politik dan Keamanan (Polkam) justru menunjukkan angka yang tak kalah tinggi ketimbang sektor lainnya.
Dimana Polkam adalah sektor yang dipimpinnya saat ini di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia.
“Yang lebih menggembirakan kami, capaian di bidang politik dan keamanan. Sebab, kontribusi Polkam ternyata paling tinggi. Kepuasan publik pada bidang Polkam mencapai 79,3 persen, di atas kepuasan publik terhadap pemerintah dan lebih tinggi daripada bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pencapaian ini menurut Mahfud tak lepas dari kontribusi aktif semua bidang yang menjadi bagian dari sektor Polhukam, khususnya dalam menjaga dan memastikan situasi pemilu yang terus kondusif.
“Ini yang menyebabkan adalah konsistensi kita menjaga pemilu sebagai agenda politik, tahapan-tahapannya kita jaga. Hak-hak masyarakat berbicara tentang pemilu, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, kita buka selebar-lebarnya,” terangnya.
Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah khususnya Menko Polhukam akan memastikan semua langkah yang dilakukan dan diambil tetap sesuai dengan ranah konstitusi. Karena dengan cara ini, publik akan mengukur sendiri bagaimana sepak terjangnya selama ini, sehingga masyarakat bisa mempercayai semua yang telah diupayakan.
“Kami tetap ikut konstitusi sehingga masyarakat menjadi yakin. Karena apa yang kita umumkan dan kita lakukan di sini untuk menyongsong pemilu damai, tertib, dan tepat waktu dapat dipahami oleh publik bukan sesuatu yang pura-pura,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa sejauh ini sektor keamanan nasional masih tetap terjaga dengan baik dan kondusif. Tidak ada gejolak publik yang patut dikhawatirkan saat ini.
“Kami juga menjaga aspek keamanan dan penegakan hukumnya. Dari sudut pandang keamanan, kami lihat negara ini aman,” ucapnya.
Begitu juga dengan sektor hukum di Indonesia. Mahfud MD memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu di dalam menjalankan tugasnya.
“Di bidang hukum, pemerintah juga menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pejabat sendiri. Jika periode survei itu Juli-Agustus, pada bulan-bulan sebelumnya ramai kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga menindak pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, yang katanya dilindungi jenderal berbintang. Kalau dia di-back up jenderal, saya di-back up konstitusi,” paparnya.
Lebih lanjut, Mahfud yang juga mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur dan juga sempat menjadi Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) itu berseloroh, di awal-awal dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi bagian dari Kabinet Indonesia maju sebagai Menko Polhukam, dirinya pun sempat merasa ragu bahwa sektor ini akan memiliki tren yang baik.
“Dulu, kami pesimistis hukum itu susah naik kepuasannya. Karena, ketika saya dipanggil Pak Jokowi pada 22 Oktober 2019, tingkat kepuasan publik masih rendah. Salah satunya karena kasus pelanggaran HAM berat yang tidak selesai-selesai,” tukasnya.
Namun ia patut bersyukur dengan semua yang telah dilakukannya, banyak sekali perubahan dan bahkan menunjukkan tren yang sangat positif. Dimana tingkat kepuasan publik terhadap sektor Politik dan Keamanan berada di level tertinggi semenjak dirinya dipercaya memimpin sektor Polhukam.
“Sekarang, Alhamdulilah sudah di angka 61,9 persen. Naiknya cukup tinggi,” pungkasnya.
