Freddy Alex Damanik
Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Alex Damanik bersama Presiden Joko Widodo. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Wakil Ketua Umum DPP Projo, Freddy Alex Damanik mengaku sangat mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menindaklanjuti laporkan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

“DPP PROJO mengapresiasi dan mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang telah menindaklanjuti laporan kader PROJO Sumatera Utara terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM),” kata Freddy dalam keterangannya, Kamis (9/1/2020).

Ia pun mendorong agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindak tegas kasus tersebut sampai tuntas.

“Kami minta Kejatisu harus membongkar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran fiktif pupuk bersubsidi ini, karena perbuatan para oknum di PIM ini telah merugikan para petani,” tegasnya.

Menurut Freddy Alex Damanik, para petani seharusnya bisa menikmati pupuk bersubsidi dari negara, namun diduga tidak sampai ke petani karena diselewengkan oleh para oknum di PIM.

Karena kasus tersebut, Freddy menilai negara telah dirugikan puluhan miliar rupiah.

“Kader kami di Sumatera Utara telah menyerahkan semua bukti-bukti dan dokumen-dokumen sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyaluran fiktif pupuk bersubsidi ini kepada penyidik di Kejatisu dan PROJO akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas,” ujarnya.

Selain itu, Freddy juga mengharapkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertindak tegas terhadap oknum direksi di PT PIM itu.

“DPP PROJO juga meminta agar kementerian BUMN segera melakukan pemeriksaan kepada seluruh jajaran petinggi PIM ini,” tuturnya.

“Karena berdasarkan informasi yang kami terima ada kemungkinan perbuatan ini melibatkan para petinggi BUMN PIM ini,” imbuhnya.

Freddy Damanik mengatakan, bahwa secara logika tidak mungkin perbuatan tersebut tidak melibatkan para petinggi PIM, karena kerugian negara sampai puluhan miliar rupiah.

“Menurut data kader kami kerugian negara lebih kurang Rp 90 miliar, karena pupuk bersubsidi yang dimainkan mereka sebanyak ribuan ton di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat,” tegasnya lagi.

“Kami berharap BPK juga bisa melakukan audit secara keseluruhan terhadap PIM ini, dan kami minta Bapak Erick Tohir selaku Menteri BUMN segera menonaktifkan semua jajaran Direksi agar pemeriksaan yang dilakukan bisa lebih transparan, efektif dan menyeluruh serta tidak mendapat hambatan,” tutupnya. []

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia