Inisiatifnews – Pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir menuai polemik. Pemerintah masih maju mundur.

Ahli hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengemukakan pandangannya. Menurutnya, tak ada landasan hukum untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tanpa syarat. “Tak mungkin Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni. Sebab bebas murni hanya bentuk putusan hakim bahwa yang bersangkutan tak bersalah. Yang mungkin, sesuai dengan hukum yang berlaku, ABB hanya bisa diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi,” kicau Mahfud dalam akun Twitter-nya @mohmahfudmd.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Mahfud pun meluruskan, pernyataan bebas bersyarat untuk Ba’asyir bukan dari Presiden Jokowi. “Yang bilang ABB bebas murni memang bukan Presiden tapi media massa yang katanya ngutip Pak Yusril. Semua berita waktu itu menulis ABB bebas murni. Makanya saya bilang, itu tak mungkin. Kalau bebas tanpa syarat ya bebasnya besok kalau sudah habis masa hukumannya. Kalau sekarang, bebas bersyarat,” terang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Mahfud menerangkan lebih lanjut mengenai pembebasan Ba’asyir. Menurutnya, sangat berbeda antara grasi, bebas murni, dan bebas bersyarat. Ba’asyir tak pernah minta grasi karena tak mau mengaku bersalah sehingga Presiden tak bisa memberi grasi. Ba’asyir juga tak bebas murni karena nyatanya sudah diputus bersalah oleh pengadilan.

Baca juga :  Mahfud MD Desak Penyulut Kerusuhan Papua Ditindak Tegas

“Jadi yang mungkin bagi ABB hanya bebas bersyarat. Selain syarat-syarat administrarif lainnya, bebas besyarat harus dimulai dengan terpenuhinya keadaan: 1) Menurut hukum positif harus sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya atau 2) Menurut konvenvensi internasional yang bersangkutan harus berusia 70 tahun,” papar Mahfud.

Mahfud juga menerangkan lebih lanjut soal kemungkinan pembebasan Ba’asyir usai menjadi pembicara di Auditorium CSIS, Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Kata Mahfud, jika pembebasan tanpa syarat dipaksakan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan yakni membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Tapi saya kira untuk sekarang itu belum bisa lah langsung mau langsung dikeluarkan. Kecuali mau mengubah peraturan untuk keperluan Abu Bakar Ba’asyir. Itu bisa, presiden bisa mengeluarkan Perppu, mengubah UU itu. Artinya kalau mau dipaksakan harus mengubah undang-undang,” urai mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Mahfud mengingatkan, hukum harus dijalankan sesuai prosedur. “Saya harus juga ngelihat Pak Abu Bakar Ba’asyir sudah begitu tua masih LP. Tetapi hukum harus lebih diutamakan. Karena kalau ndak, nanti orang akan melakukan hal yang sama, banyak sekali nanti. Kebetulan yang berkuasa politiknya lain, lah nanti dibebaskan semua orang tanpa syarat seperti itu,” tuturnya.

Baca juga :  Mahfud MD : Abdul Somad Tak Harus Minta Maaf

Mahfud menolak berkomentar lebih jauh mengenai keputusan maju mundur pemerintah soal pembebasan Ba’asyir. Seperti diketahui, awalnya, Yusril Ihza Mahendra yang berkomunikasi dengan Presiden Jokowi memastikan Ba’asyir akan mendapatkan pembebasan tanpa syarat. Belakangan pemerintah melakukan kajian atas pertimbangan pembebasan itu.

Karena itu, Mahfud mengajak semua pihak menunggu hasil kajian pemerintah lewat Kemenko Polhukam. “Nanti kita lihat saja lah, saya kira Pak Yusril niatnya baik, dia sudah berkonsultasi kepada presiden dan mungkin presiden mengatakan ya dicoba. Sesudah itu muncul ke publik, ternyata kurang tepat, lalu presiden juga meminta Pak Wiranto untuk mengkoordinir instansi terkait. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja studi yang dilakukan oleh Pak Wiranto, karena kan masih akan dipelajari aspek hukumnya bagaimana, aspek politiknya bagaimana dan sebagainya. Ya kita tunggu saja,” pungkas Mahfud. (FAQ)

space iklan