Inisiatifnews – Debat perdana Pilpres 2019 sudah digelar. Salah satu tema yang dibahas adalah pemberantasan korupsi. Bagaimana Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD melihat program dan strategi kedua pasangan capres-cawapres soal ini?

Ternyata, Mahfud menilai, baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto, belum menawarkan strategi pembaruan pemberantasan korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Komitmen Capres/Cawapres terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi’ yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Auditorium CSIS, Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Catatan dari pembahasan tentang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, keduanya tak ada yang baru. Karena isunya dari periode ke periode itu saja, dari tahun 2004, 2009, 2014, sama. Sekarang itu lagi. Sehingga harapan baru untuk strategi baru saya belum lihat,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Mahfud menilai, tak ada terobosan dari kedua pasangan calon. Keduanya masih normatif. Malahan, tambah Mahfud, dari apa yang diungkapkan keduanya, tak ada yang pernah bisa laksanakan. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dalam debat kemarin cenderung menarik diperdebatkan tetapi tak ada yang dapat dilaksanakan.

Baca juga :  Mahfud MD Ingatkan Bahaya Rasisme

Untuk memberantas korupsi seperti yang dijanjikan kedua pasangan calon, kata Mahfud, akan terhambat karena beberapa faktor. Pertama, pendukung politik kedua pasangan calon memiliki masalah hukum.

Kedua, lanjutnya, pola pikir Indonesia yang dianggap masih tersandera masa lalu. Ketiga, penegakan hukum dari lembaga hukum yang ada kurang berjalan seperti sebagaimana mestinya.

“Sering kita dengar pernyataan, bagaimana kalau begini Pak, kan di tempat Bapak ada mantan koruptor gimana? Ya laporkan saja kepada pihak berwajib. Kalau seperti itu, semua juga bisa kalau laporkan tidak usah calon presiden. Tapi tidak pernah ada yang bisa jelaskan bagaimana bisa selesaikan permasalahan di polisi ini karena laporan itu kadang tidak jalan, sering tidak transparan sejak dulu,” urai Mahfud.

Kembali kepada kedua kandidat, Jokowi dan Prabowo kata Mahfud, sama-sama menganggap masalah hukum hanya urusan di pengadilan. Seolah hanya bagaimana menyelesaikan perkara dari mulai polisi, jaksa, hakim, hingga vonis. Padahal, menurutnya, hal yang paling harus dibenahi terlebih dahulu adalah birokrasi.

“Birokrasi kita itu bisa dijualbelikan kok. Orang dulu mungkin berpikir yang korupsi itu yang banyak uangnya. Sekarang, penyelenggara negara semua bisa diperdagangkan. Birokrasinya dikooptasi oleh kekuatan politik. Apa yang dijanjikan untuk selesaikan ini oleh dua pasangan calon? Tidak ada. Padahal birokrasi masalahnya serius,” ingatnya.

Baca juga :  Mahfud MD : Abdul Somad Tak Harus Minta Maaf

Karenanya, mestinya ada tawaran baru dari kedua pasangan calon untuk membenahi birokrasi. “Bicara soal hukum itu sehari-hari di birokrasi. Sumber terbesarnya di sini. Tak ada dari keduanya yang menjanjikan politik tidak usah masuk birokrasi. Tidak ada yang menunjukkan strategi bagaimana membersihkan birokrasi itu,” sesal Mahfud.

Sebagai pemimpin tertinggi, mestinya mampu membenahi birokrasi. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan tindakan tegas yang dicontohkan pemimpin tertinggi. “Bagaimana caranya bisa lebas dari sandera masa lalu dan melepas birokrasi dari kooptasi politik. Banyak caranya, ada lustrasi dan amputasi. Mungkin ada cara lain. Tapi intinya lepas dari jerat masa lalu,” saran Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menyoroti program capres-cawapres terkait pembenahan tumpang-tindih aturan hukum. Soal ini pun, tak ada kebaruan dalam program-program yang disampaikan keduanya. “Prabowo akan menyelesaikan dengan himpun para pakar. Jokowi dengan pusat legislasi nasional. Nggak ada yang baru diperdebatkan. Ini dilakukan sejak dari Pak Harto hingga sekarang, nggak ada yang baru,” tandas Mahfud. (FAQ)

space iklan