abu bakar baasyir

Inisiatifnews – Pasca ramai wacana pemerintah memberikan kebebasan kepada pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid, Abu Bakar Baasyir, kini Istana pun menganulirnya dan menyatakan jika gembong teroris itu batas menghirup udara bebas.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Ia memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Baasyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Lantaran Baasyir sendiri tidak bersedia memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

“Iya (batal dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ditegaskan bahwa syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Terakhir, bersedia menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya keluarga Abu Bakar Baasyir sempat mengajukan permohonan bebas, bahkan Presiden Joko Widodo yang melihat dari aspek kemanusiaan pun juga sempat menyambut baik. Hanya saja ada prinsip yang ternyata tidak tercapai antara pemerintah dengan Baasyir sehingga niat baik itu tidak dapat diakomodir.

“Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujar Moeldoko.

Meski demikian, Moeldoko memastikan bahwa akses Baasyir terhadap fasilitas kesehatan tidak akan berubah.

“Akses Ba’asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi,” tutupnya. []

space iklan