Mahfud md
Mahfud MD.

Inisiatifnews – Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Mohammad Mahfud MD memberikan kritikan kepada Yusril Ihza Mahendra yang mengeluarkan statemen tentang pembebasan bersyarat kepada Abu Bakar Ba’asyir.

Menurut Prof Mahfud, tidak sepatutnya Yusril membuat polemik seperti itu, apalagi sampai menyebut jika pembebasan bersyarat adalah restu dari Joko Widodo sebagai Presiden. Sementara status Yusril tidak bisa direpresentasikan sebagai suara Presiden.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Seharusnya dia itu (Yusril) tidak boleh seakan-akan pemerintah. Dia itu penasehat Pak Jokowi bukan penasehat Presiden,” kata Prof Mahfud dalam keterangannya hari ini, Kamis (24/1/2019).

Bahkan Mahfud juga menasehati Yusril sebagai pakar hukum, bahwa statemen pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tidak bisa dilakukan sekalipun jika seandainya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjadi penasehat Presiden.

“Karena menurut peraturan perundang-undangan, itu harusnya dilakukan oleh Menkum HAM atau Dirjen Pemasyarakatan, itu jelas ada aturannya begitu yang membuat keputusan. kok tiba-tiba yang ngomong kan Pak Yusril,” tuturnya.

Sementara terkait dengan apakah Jokowi sebagai Presiden memberikan ijin pembebasan kepada pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menilai, selama ini memang Jokowi tidak pernah mengeluarkan statemen itu.

Prof Mahfud memandang bahwa Jokowi hanya mengiyakan saja soal isu Ba’asyir dibebaskan karena dipandang dari aspek kemanusiaan. Dan itu bukan berarti mengiyakan jika Presiden menyetujui pembebasan gembong teroris itu begitu saja.

Baca juga :  Presiden Jokowi Bersyukur Situasi Papua Kondusif

“Kalau yang saya tangkap, Pak Jokowi sebenarnya bukan mengatakan setuju saat itu ditanya,” terangnya.

Karena menurutnya, aspek kemanusiaan yang dipandang Jokowi sebagai Presiden tetap mengikuti koridor hukum yakni ada syarat yang harus dilewati seseorang ketika mendapatkan pembebasan bersyarat.

“Iya saya setuju demi kemanusiaan,” kata Mahfud menirukan bicara Jokowi. “Dan kemanusiaan itu artinya (sesuai) Undang-undang juga bukan langsung dibebaskan,” sambungnya.

Yusril Umumkan Bebas Tanpa Syarat untuk Abu Bakar Ba’asyir

Perlu diketahui bahwa dalam jumpa pers di kantor The Law Office of Mahendradatta, Yusril menyatakan bahwa bebasnya Abu Bakar Ba’asyir itu merupakan pembebasan tanpa syarat.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril, Sabtu (19/1).

Bahkan ia mengklaim jika pembebasan tanpa syarat tersebut merupakan rekomendasi dari Presiden Joko Widodo secara langsung.

Wiranto Anulir Statemen Yusril

Hanya saja pembebasan tanpa syarat yang diutarakan oleh Yusril itu dianulir oleh Menko Polhukam, Wiranto. Di mana Wiranto menegaskan bahwa pembebasan Ba’asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

“(Pembebasan Ba’asyir) Masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto membaca naskah siaran pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (21/1).

Baca juga :  Mahfud MD : Abdul Somad Tak Harus Minta Maaf

Keluarga Ba’asyir memang telah mengajukan permintaan pembebasan sejak tahun 2017. Alasannya, Ba’asyir yang divonis 15 tahun hukuman penjara sejak 2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah berusia sepuh. Bahkan Kesehatannya pun semakin memburuk.

Presiden, lanjut Wiranto, sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Hanya saja Wiranto menyampaikan, jika perlu ada kajian lebih mendalam terkait dengan upaya pembebasan, yakni dengan memberikan syarat tertentu.

“Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut,” tandas Wiranto.

Abu Bakar Ba’asyir Harus Setia Pada Pancasila Jika Mau Bebas

Presiden Jokowi menyatakan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir harus sesuai dengan aturan yang ada. Dia tidak ingin pembebasan ini menabrak ketentuan yang berlaku.

“Ya gimana, masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (22/1).

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam aturan itu disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

[]

space iklan