Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra

Inisiatifnews – Polemik kasus pembebasan Abu Bakar Ba’asyir (ABB) yang berujung pembatalan ternyata masih berlanjut. Salah satunya adalah serangan balik dari penasehat hukum TKN Jokowi-Maruf, Prof Yusril Ihza Mahendra kepada Prof Mahfud MD.

Menurut Yusril, kesalahan prosedur upaya pembebasan ABB itu lantaran Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Prof Mahfud sebagai negoisator dalam upaya pembebasan gembong teroris sekaligus pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid itu.

“Yang menjadi masalah bagi Pak Mahfud barangkali mengapa Presiden menyuruh Yusril mencari jalan keluar mengatasi masalah Ba’asyir, bukan meminta Mahfud Md,” kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).

Ia bahkan mengatakan jika apa yang dilakukannya itu merupakan hasil diskusi dengan Presiden Jokowi. Dimana dirinya diberikan perintah dari Jokowi sebagai Presiden untuk mencari jalan keluar bagaimana ABB agar bisa bebas mengingat faktor kemanusiaan, yakni usia dan kesehatan yang terus menurun.

Baca juga :  Wacana Presiden Satu Periode 8 Tahun, Ini Penjelasan Mahfud MD

“Presiden meminta saya untuk menelaah mencari jalan keluar dan juga memerintahkan agar saya berbicara dengan Ba’asyir. Solusi mengatasi masalah itu saya laporkan kepada Presiden dan Presiden setuju dengan solusi yang saya ajukan. Saya mengumumkan langkah untuk memberikan pembebasan kepada Ba’asyir,” terangnya.

Padahal sebelumnya, Prof Mahfud sebagai pakar hukum mengingatkan bahwa persoalan pengumuman pembebasan terhadap terpidana hukum hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Dirjen Pemasyarakatan. Sementara jika tugas itu diambil alih oleh Yusril yang hanya berstatus sebagai penasehat hukum Jokowi sebagai Capres bukan sebagai Presiden, tentunya salah prosedur.

Baca juga :  Presiden Jokowi Disarankan Intervensi Penuntasan Kasus Novel Baswedan

“Karena menurut peraturan perundang-undangan, itu harusnya dilakukan oleh Menkum HAM atau Dirjen Pemasyarakatan, itu jelas ada aturannya begitu yang membuat keputusan. kok tiba-tiba yang ngomong kan Pak Yusril,” kata Prof Mahfud, Kamis (24/1).

Dan sebagai pakar hukum, Prof Mahfud juga mengingatkan jika Yusril seharusnya tahu mana prosedur yang benar. Sebagai penasehat hukum Capres atau TKN Jokowi-Maruf, ia tidak boleh melampaui batas.

“Seharusnya dia itu (Yusril) tidak boleh seakan-akan pemerintah. Dia itu penasehat Pak Jokowi bukan penasehat Presiden,” tegasnya. []