Adi Prayitno. [istimewa]

Inisiatifnews – Pengamat dan peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menegaskan bahwa politik identitas dengan menggunakan sentiman agama sebagai amunisinya, sangat tidak bisa dipercayai jika semangat itu adalah murni memperjuangkan kepentingan golongan berbasis agama tertentu, melainkan hanya sekedar selera politik kelompok populis semata.

“Politik identitas dengan sentimen agama sejatinya bukan benar-benar mencari pemimpin yang paham dan mengerti agama, ini hanya menyangkut soal selera politik semata,” kata Adi dalam diskusi “Membaca Arah Populisme Islam di Pilpred 2019” yang digelar oleh Lembaga Cita Insan (LACI) Indonesia di Discovery Room D’Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1/2019).

Baca juga :  LIPI: Siapapun Yang Sanggup Hapus Air Mata Emak-emak, Dapat Tiket 2024

Ia pun langsung menunjuk salah pola politik identitas berbasis agama itu adalah yang dilakukan oleh kelompok pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Berbagai narasi bergulir mulai dari Ijtima Ulama dan sebagainya bukan semata-mata untuk mencari pemimpin yang paham agama Islam seperti yang dinarasikan.

“Kemudian apa yang diperjuangkan orang-orang bang Eggi Sudjana bukan untuk mencari pemimpin Islam tapi bagaimana kemenangan bisa diraih Prabowo-Sandi, itu saja,” terangnya.

Bahkan ia pun menyinggung jika memang kelompok pendukung Prabowo-Sandi yang menggelorakan politik identitas berbasis agama ingin memperjuangkan calon pemimpin Islami, Adi menilai justru yang paling tepat alamatnya adalah KH Maruf Amin sebagai Cawapres Jokowi.

Baca juga :  PAN Minta Pendukung Prabowo-Sandi Move On

“Kalau mencari pemimpin Islami dan paham Islam, maka Kiyai Maruf yang paling tepat. Siapa yang berani meragukan keislaman Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI yang sekarang sedang cuti,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Adi juga menilai bahwa politik identitas berbasis agama atau golongan tertentu adalah sesuatu yang sangat wajar. Hanya saja ia memberikan catatan besar bahwa politik identitas tidak boleh dilakukan secara kasar seperti sampai menyebut Kafir bagi orang atau kelompok yang tidak sependirian dengan pilihan politiknya.

“Politik identitas jika dilakukan dengan sampai mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan pilihan politiknya, ini yang saya sangat tolak,” tegas Adi.

[]