Istimewa

Inisiatifnews – Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ), Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) masih ragu-ragu dalam pengambilan keputusan terkait pemecatan para PNS koruptor. Diduga ada unsur kesengajaan untuk tidak memberhentikan PNS yang terbukti korupsi itu.

Widodo mengaku bingung dengan para pejabat Sekda di sejumlah daerah yang masih ragu untuk memberhentikan PNS koruptor . Padahal, memberhentikan PNS koruptor merupakan amanat undang-undang.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Iya, sekda ragu. Kenapa takut-takut, saya pusing kadang-kadang kenapa mereka takut. Padahal kita kerja sesuai amanat UUD, kan kita melaksanakan UUD,” kata Widodo saat dihubungi wartawan, Rabu (30/1/2019).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 14 Januari 2019, tercatat ada 393 PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrakh.

Widodo menduga, alasan para Sekda ragu-ragu dalam memberhentikan PNS koruptor karena mereka belum sepenuhnya mengerti dengan undang-undang yang berlaku. Namun, hal tersebut seharusnya tidak benar, sebab Sekda bisa membaca undang-undang. Dan meskipun masih belum faham bisa konsultasi langsung dengan biro hukum Kemendagri.

“Pertama mungkin dia tidak mengerti, kalau nggak mengerti gampang saja tinggal baca UUD atau kalau ragu bisa tanya ke biro hukum Kemendagri,” ungkap Widodo.

Namun, di sisi lain Widodo juga curiga ada unsur nepotisme dalam pengambilan kebijakan. Menurut Widodo, bisa jadi si PNS koruptor masih saudara, sahabat, senior atau kerabat dekat Sekda sehingga ia ragu memberhentikan si PNS bermasalah itu.

“Kedua, alasannya bisa jadi karena PNS yang dihukum saudaranya, atau ragu dia itu senior, tetangga, teman atau anaknya sehingga dia belum melaksanakan,” pungkas Widodo. [SA]

space iklan