mahfud md
Prof Mohammad Mahfud MD saat menyampaikan materinya dalam kegiatan Jelajah Kebangsaan. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Polemik tentang Pancasila ideologi negara mengalami pasang surut, bahkan pernah melewati masa-masa berat hingga pertumpahan darah. Mulai dari peristiwa DI/TII tahun 1949 hingga pemberontakan PKI 1965. Tak terkecuali, upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain dalam fase reformasi ini.

“Sudah berulangkali Pancasila diuji kesaktiannya, tapi selalu lolos dari masa-masa kritis dan akhirnya bisa memperlihatkan kesaktiannya,” ujar Ketua Suluh Kebangsaan Prof. Mahfud MD saat membuka acara Jelajah Kebangsaan bersama PT KAI, di stasiun Solo Balapan, Rabu (20/02/019).

Meski tidak melakukan gerakan pemberontakan, di era reformasi ini rongrongan terhadap Pancasila dan NKRI justru dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui jaringan kaum intelektual yakni mahasiswa dan dosen. Di antara kampanye akbar anti NKRI dan Pancasila itu dilakukan HTI melalui Muktamar Khilafah di GBK tahun 2013 dengan dihadiri oleh sekitar 100 ribu simpatisan penggerak sistem khilafah dari berbagai kalangan.

Bahkan, HTI memberikan kejutan secara massif pada tahun 2016 dengan menggelar aksi massa dukungan terhadap sistem khilafah di berbagai kota di Indonesia. Pada simposium nasional Lembaga Dakwah Kampus (LDK) tanggal 25-27 Maret 2016  di IPB yang dihadiri tak kurang dari 1.500 mahasiswa dan mahasiswi. Selain IPB, acara sejenis juga diselenggarakan di UGM (November 2012), Universitas Negeri Medan, IAIN Sumut, Universitas Muhammadiyah dengan tema ‘Medan Ta’aruf Awal (Mental) HTI’.

Baca juga :  Berkemeja Putih, Mahfud MD Ke Istana

Dalam suatu kesempatan, seperti dikutip Tirto.id, juru bicara HTI Ust. H Ismail Yuswanto mengakui bahwa kampus menjadi salah satu pusat dakwah dan kaderisasi. Dan, di antara slogan yang sangat melekat dalam sanubari kader-kader HTI, misalnya, mereka akan terus menerus berjuang untuk menegakkan syariah Islam dalam naungan negara khilafah Islamiyah karena dianggap bisa menjadi solusi pamungkas berbagai problematika kehidupan bangsa Indonesia.

Namun, upaya HTI yang sempat tumbuh subur pada periode 2008-an ke atas itu akhirnya mencapai puncaknya saat dibubarkan oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan kemudian oleh DPR RI sebagai undang pada 24 Oktober 2017, kendati tidak bulat karena ada penolakan dari tiga fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Setelah jalur politik dengan topangan 3 parpol (Gerindra, PKS dan PKS) tak membuahkan hasil, HTI pun berjuang melalui jalur peradilan, namun jalur ini pun tertutup rapat setelah keluarkan keputusan MA yang menolak kasasi HTI dengan nomor 27K/TUN/2019 pada kamis 14 Februari 2019.

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

Menurut Mahfud, berbagai kegagalan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila itu merupakan pilihan yang pas untuk bangsa Indonesia.

“Apalagi Islam sendiri tidak ada ketentuan baku tentang sistem kenegaraan karena itu sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan bersama dari setiap negara. Di dunia ini ada 57 negara Islam, namun bentuknya macam-macam. Ada yang kerajaan, republik, ada kesultanan, maupun yang lain, semuanya benar karena itu merupakan hasil ijtihad dari masing-masing negara. Seperti NKRI dan Pancasila ini juga tidak salah karena merupakan hasil ijtihad dari para ulama kita terdahulu,” ujar Mahfud. (MMS)

space iklan