mahfud md
Ketua Dewan Penasehat MMD Initiative, Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mohammad Mahfud MD menilai bahwa informasi terkait dengan informasi aset para penyelenggara negara bukan sebuah rahasia negara, karena informasi tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Ada UU Informasi Publik yang mewajibkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk membuka semua informasi yang bukan rahasia negara,” kata Prof Mahfud MD di akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (26/2/2019).

Salah satu informasi yang bisa diakses oleh masyarakat tersebut adalah kepemilikan sebuah lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan Negara pun tidak punya wewenang apapun untuk merahasiakan tanah HGU tersebut.

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

“HGU bukan rahasia negara. Tak boleh ada HGU yang dirahasiakan oleh pemerintah,” terangnya.

Pun jika sampai pemerintah menolak membuka informasi tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah bisa diperkarakan dengan mekanisme ajudikasi.

“Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bisa diperkarakan dengan ajudikasi ke KIP (Komisi Informasi Publik -red),” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 4 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi publik,

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

space iklan