AS Hikam
Foto : Facebook/mashikam

Inisiatifnews – Sebelum 22 Mei 2019, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan pemenang pemilihan presiden (Pilpres) yang sah, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PS-SU) ditengarai sedang mengalami keretakan internal. Jika kondisi ini tak terkelola dengan efektif, keretakan ini bisa memecah soliditas koalisi politik yang mendukungnya dan, tentu saja, berdampak serius terhadap agenda serta tujuan utama: Memenangkan PS-SU sebagai RI-1 dan RI- 2. Lebih jauh, pada tataran strategik, hal itu juga akan menyumbang kepada makin volatile-nya kondisi politik nasional.

Pada tataran elite, keretakan internal kubu 02 itu bisa dilihat saat PS dan SU berbeda tafsir tentang perlu tidaknya deklarasi kemenangan mereka sebelum ada pengumuman resmi.

Media online dan medsos banyak mengabarkan perbedaan paham tersebut, yang, konon, sempat agak meruncing. Kendati kabar itu ditepis keras oleh Sandiaga Uno, tetapi faktanya cawapres 02 tersebut sempat tak hadir dalam salah satu dari tiga deklarasi yang telah dilakukan oleh paslon tersebut.

Tetapi yang lebih fenomenal adalah keretakan pada tataran parpol pendukung 02. Keretakan bisa dilihat bahkan sebelum hari H Pilpres. Yaitu pada saat salah seorang tokoh parpol koalisi, yakni Presiden RI kelima dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melontarkan kritik tajam ke arah sahib koalisinya. Beliau mengritik kampanye Akbar paslon 02 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK), Jakarta, yang disebutnya “tidak lazim” dan “menjurus ke arah inkonstitusional”.

Akibatnya SBY pun menginstruksikan kepada para pimpinan PD untuk tidak ikut-ikutan dalam euforia tersebut. Bahkan belakangan yang paling tegas adalah instruksi agar wakil-wakil PD, untuk sementara, agar kembali ke markas partai dan tidak mengikuti kegiatan paslon 02!

Di internal partai Gerindra sendiri, secara umum, tentu masih solid dan tak ada indikasi retak. Tetapi bukan berarti tak ada perbedaan paham tentang hal-hal yang penting seperti bagaimana menyikapi hasil hitung cepat (quick count) yang diumumkan oleh berbagai lembaga survei yang terakreditasi KPU, bahwa pemenang Pilpres adalah paslon 01, Jokowi-Ma’ruf.

Baca juga :  PAN Minta Pendukung Prabowo-Sandi Move On

Umumnya tokoh-tokoh Gerindra mengikuti apa yang digariskan partainya, yaitu menolak hasil quick count tersebut dan lebih memercayai hasil hitung nyata (real count) yang dilakukan secara internal oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Namun salah seorang Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang menyatakan bahwa hasil quick count tak pernah salah di Indonesia selama ini. Pernyataan ini, kendati tidak diamini oleh tokoh-tokoh teras Partai Gerindra lainnya, setidaknya bisa menjadi salah satu indikator adanya “dissent” atau beda paham dalam isu strategis bagi pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Menarik pula dalam soal penyikapan terhadap quick count yang dilakukan PKS, sekutu politik Gerindra yang konon paling dekat. Partai Islam beraliran salafis tersebut terang-terangan mengakui validitas quick count dalam kaitan dengan hasil Pileg, tetapi menolak hasil quick count terkait hasil Pilpres! PKS belum memberikan argumentasi yang elaboratif kepada publik tentangnya, sehingga sikap terkesan Machiavellian itu berpotensi mengurangi kepercayaan akan solidnya dukungan parpol tersebut terhadap paslon nomor urut 02.

Bagaimana dengan PAN? Partai Islam yg identik dengan mantan Ketua MPR dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, itu jelas hendak memosisikan diri sebagai “the true believer” terhadap paslon 02. Bahkan jika statemen Amien Rais dijadikan sebagai rujukan, bisa jadi PAN juga akan mendukung gerakan “people power” apabila nanti diperlukan sebagai strategi pemenangan paslon nomor urut 02.

PKS dan PAN memiliki aliansi atau kedekatan ideologis dan politik dengan komponen basis dukungan paslon 02 di luar partai politik, yaitu kekuatan Islam politik, yang terdiri atas, dan digalang oleh, tokoh-tokoh dari PA 212, Front Pembela Islam (FPI), dan eks ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Inilah elemen pendukung 02 yang paling vokal, berjejaring sosial dan politik nasional dan bahkan internasional, yang memilih jalan politik massa non kompromi dengan Pemerintah Jokowi. Kendati Prabowo-Sandiaga bisa dikatakan tidak menyukai jalan ini, tetapi keduanya tak mungkin menolak secara terang-terangan karena dukungan kelompok tersebut di basis akar rumput sangat signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga :  Gus Nadir Nilai Doa Pendukung Prabowo Diterima Tuhan

Jika peta konstelasi politik internal kubu 02 di atas dapat dipercaya, maka sumber keretakan internal kubu 02 adalah disharmoni antara parpol seperti PD dan sebagian Gerindra di satu pihak, dengan PKS dan PAN plus kelompok Islam politik di pihak lain.

Bagaimana sikap sang paslon? Hemat saya Sandiaga Uno secara pribadi barangkali masih cenderung melihat dinamika situasi, namun Prabowo Subianto tampaknya akan sulit menahan kelompok gabungan kekuatan politik yang disebut terakhir itu.

Apakah PD yang cenderung lemah posisinya dalam koalisi 02 pada akhirnya akan hengkang dan masuk ke koalisi kubu Jokowi-Ma’ruf? Bisa jadi. Bisa diperkirakan bahwa Jokowi akan melakukan akomodasi terhadap parpol oposisi jika nanti memang menjadi pemenang Pilpres dan membentuk Kabinet, agar mengurangi tensi politik selama 5 tahun yang akan datang.

Namun sebelum itu, dinamika politik menjelang pengumuman KPU tetap perlu diperhatikan dan diwaspadai, terutama jika pendekatan politik massa digunakan karena kuatnya tekanan kelompok Islam politik, baik dari parpol maupun non parpol. Statemen dan sikap nonkompromi dari tokoh seperti Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menolak pendekatan Jokowi pasca Pilpres, merupakan salah satu indikasinya. Apakah Prabowo Subianto akan mampu melepaskan diri atau setidaknya mengambil jarak dengan HRS dkk, masih belum jelas.

Volatilitas politik nasional akan dientukan oleh kemampuan semua pihak yang berkompetisi dalam mengelola konflik terkait hasil Pilpres 2019. Khususnya Pemerintah Jokowi dan aparat negara akan sangat penting perannya dalam mendinginkan suhu politik yang panas karena letupan-letupan emosi dan harapan yang tinggi.

Jika suhu politik yang panas itu ditambah lagi dengan usaha pelemahan sistem demokrasi oleh berbagai kelompok kepentingan yang memanfaatkannya, maka volatilitas politik nasional akan menjadi lebih tinggi. Suatu kondisi dan situasi yang tak boleh terjadi.

Prof. Muhammad A.S. Hikam adalah pengamat politik President University dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).