Yunarto Wijaya
Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam diskusi bersama eksponen aktivis 98. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai bahwa era demokrasi saat ini di Indonesia harus berubah, yakni dari demokrasi kultus menjadi demokrasi nilai.

“Kita harus sepakat musuh bersama yang kita hadapi pasca 2019 bukan hanya sekedar orba atau Prabowo, tapi demokrask kultus. Yang harus kita hidupkan adalah demokrasi nilai,” kata Yunarto dalam sebuah diskusi dengan eksponen aktivis 98 di Graha Pena 98, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Demokrasi kultus ini tidak hanya mewabah di pihak Prabowo saja, bahkan juga mewabah di kalangan pendukung Jokowi. Kondisi demokrasi kultus ini yang membuat para pendukung Capres petahana itu lebih mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi sekalipun itu tidak tepat.

“Mulai detik ini kita harus kritis kepada Jokowi ketika dia mulai bergesernya dari nilai demokrasi,” tegasnya.

Di sisi lain, demokrasi kultus ini juga yang menjadikan nuansa Kecebong dan Kampret semakin kental, dimana kelompok pendukung Jokowi yang sering disebut dengan kecebong itu lebih hafal dengan dosa-dosa dan kekurangan Prabowo dibandingkan dengan berbicara kelebihan dari Jokowi.

“Kampret ini lebih jago mendefinisikan hoaks dan kebobrokan Jokowi dibandingkan bicara kelebihan Prabowo. Sama halnya dengan Cebong lebih jago mendefinisikan kebobrokan Prabowo dibanding kelebihan Jokowi,” terangnya.

Maka dari itu, Yunarto pun sangat mewanti-wanti agar demokrasi nilai lebih dikedepankan untuk mengisi peradaban demokrasi di era mendatang. Bahkan jika merunut dari perjalanan demokrasi di Indonesia, tahun 2024 justru adalah wujud bagaimana demokrasi nilai itu terlihat.

Menurut Yunarto, fenomena pergeseran demokrasi nilai itu sudah terlihat sejak tahun 2012 dengan hadirnya Jokowi di panggung politik ibukota, bahkan bisa mengalahkan petahana yang dinilai berbagai pihak yang melakukan perhitungan ilmiah adalah sosok terkuat dan sempat dipastikan menang dalam pilkada.

“Momen puncak demokrasi elite itu ada di 2012. Kemenangan Jokowi 2012 kejutannya dia mampu geser orang sekuat Foke. Orang melihat tukang kayu beneran dari Walikota Solo yang lebih kerempeng dari sekarang dan bicara lebih belepotan dibanding sekarang bisa menggeser Foke yang kalau misal lawannya biasa itu-itu saja kita sudah bisa tebak siapa yang memang, tapi ini berbeda,” tutur Yunarto.

Setelah muncul Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian mata memandang ke daerah dan ternyata orang-orang baru seperti Ridwan Kamil juga ada yang ternyata juga mampu menggeser lawan politik dari istri incumbent saat itu, dan lagi-lagi dianggap sosok paling kuat dan bisa dipastikan menang dalam pertarungan demokrasi itu.

“Kemudian muncul nama-nama baru Ridan Kamil yang mampu mengalahkan istri incumbent, kemudian itu muncul nama-nama juga seperti Risma, Azwar Anas dan sebagainya. Kemudian Bima Arya yg mantan pengamat politik mampu menggeser incumbent PKS yang sangat kuat saat itu,” imbuhnya.

Maka dari itulah, Yunarto mengajak kepada seluruh pihak untuk lebih mengedepankan demokrasi nilai untuk menghadirkan para pemimpin terbaik, bukan pemimpin yang diendor oleh perusahaan keluarga yang disebut Yunarto sebagai sebutan Partai Politik itu.

“Sudahi kultus kepada Jokowi dan sosok siapapun, mari kita mulai dengan Demokrasi Nilai. Karena 2024 kita sepakat ini era secara biologis dimana orang tua yang bermain sebelumnya tidak bisa berperan lagi,” ujarnya.

“Ketika demokrasi nilai kita perkuat, maka perusahaan keluarga yang namanya Partai akan terfilter dengan sendirinya,” tutup Yunarto.

[IBN]

space iklan