Inisiatifnews – Komite Pemuda dan Mahasiswa Pengawal Konstitusi tampak prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, khususnya dalam persoalan pemilu yang menimbulkan kegaduhan di kalangan elite hingga gress root.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar mengatakan, bahwa dalam melihat berjalan pemilu maka sudah seharusnya dikembalikan kepada regulasi yang ada yakni Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Yang ngurus pemilu itu KPU, yang ngurus pelanggaran administratif pemilu ada Bawaslu serta yang ngurus pidana pemilu itu Kepolisian, semua itu berdasarkan Undang-undang” kata Deni dalam sesi diskusi publik dengan tema “Kepedulian Generasi Muda Milenial dalam mengawal Hasil Pilpres 2019 yang berlandaskan konstitusi” di Caffe The PanasDalam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/5/2019).

Ia juga menyesalkan dimana saat ini justru ruang publik mulai penuh dengan ujaran kebencian, saling memaki dan saling mengumpat. Baginya, norma kesopanan yang sudah menjadi kultur bangsa Indonesia yang menganut budaya ketimuran seperti tidak tampak lagi.

“Sudah tidak ada lagi norma kesopanan dan norma kesantunan di ruang publik,” ujarnya.

Dalam sesi yang sama, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat, Rahim Asyik Awanto menyebutkan, bahwa kelompok masyarakat 45 tahun ke atas justru yang lebih banyak menyebarkan hoaks di ruang publik.

Alasan yang mendasar mengapa hoaks justru menyerang dan didistribusikan oleh kalangan masyarakat dengan rata-rata rentan usia 45 tahun adalah soal pemahaman teknologi informasi.

Baca juga :  Gerakan Suluh Kebangsaan Imbau Elit Politik Tahan Diri, Jangan Terprovokasi Penumpang Gelap

Padahal menurut Rahim, jika kalangan masyarakat tersebut paham dan familiar dengan teknologi, maka mereka akan lebih cerdas dan bijak ketika mendapatkan informasi, yakni dengan melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum “menelan” apalagi menyebarluaskannya.

“Karena generasi 45 tahun ke atas tidak terlalu mengerti teknologi, padahal ada aplikasi yang dapat memverifikasi hoaks tersebut namun pada kenyataannya mereka tidak mengerti cara menggunakannya,” terang Rahim.

Ditambahkan Rahim, bahwa hoaks terkait dengan isu politik saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi dari konten berkategori disinformasi alias hoaks yang sering dibuat.

“Ini karena hoaks ada dua tipe yaitu hoaks yang beritanya benar namun digunakan untuk menjatuhkan kelompok tertentu dan hoaks yang memang infonya salah tapi disebarkan, ini sangat cocok dalam isu politik” paparnya.

Masih dalam sesi diskusi yang sama, Wakil Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Fikri Jae menjelaskan terkait dengan dinamika generasi milenial sangat diminati di tahun politik ini. Dimana generasi tersebut menjadi aset yang berharga untuk mensukseskan ajang demokrasi elektoral di Indonesia.

“Karena jumlahnya generasi milenial sangat banyak, di Jawa Barat saja jumlahnya ada 12 juta jiwa, sangat berpotensi dan menjadi perebutan aktor politik,” kata Fikri.

Baca juga :  Puji Tim Hukum BPN, Mahfud MD: Kalau Sudah Ke MK, Terima Apapun Hasilnya

Generasi milenial tersebut kata Fikri harus menjadi perhatian sehingga mereka bisa tumbuh dan siap menyikapi pertarungan politik secara matang. Bukan justru menjadi politisi kagetan.

“Ini sangat berbahaya ketika ke depan mereka menjadi politisi yang tidak melakukan verifikasi atas berita yang beredar, bisa menimbulkan hoaks,” tukasnya.

Narasumber terakhir yakni Ketua Badko HMI Jawa Barat, Khoirul Anom Gumilar juga mengatakan, bahwa mahasiswa dan pemuda harus berada di jalan tengah arus perbedaan politik.

“Mahasiswa dan pemuda harus berada di jalan tengah, jalan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang yang berlaku sehingga bisa menjadi semakin kritis,” tutur Anom.

Ia melihat memang ada masalah dalam pemilu tahun 2019, namun ia pun meminta agar tidak boleh dengan cepat disimpulkan begitu saja.

“Kita harus lihat indikatornya, harus lihat kajiannya, harus evaluasi pelaksanaan pemilu, namun tahapan pemilu belum selesai, tapi sudah ada isu mendelegitimasi Pemilu tahun 2019,” katanya.

Diskusi ini kemudian dilanjutkan pernyataan deklarasi “Kami para Pemuda dan Mahasiswa se-Bandung Raya menolak segala bentuk provokasi dan ajakan people power serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI”.

Setelah deklarasi, kegiatan dilanjutkan membagikan piagam penghargaan ke narasumber dan buka puasa bersama.

[SOS]