(Sumber Twitter @fadlizon)

Inisiatifnews – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menegaskan tak akan membawa laporan dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dewan Pengarah BPN Fadli Zon berburuk sangka duluan. Langkah hukum menggugat dugaan kecurangan Pilpres ke MK dinilainya tak akan berjalan dengan fair.

“Mengajukan gugatan ke MK pada 2014 dengan sejumlah bukti kecurangan yang begitu banyak, berkontainer-kontainer, tapi tidak ada satu box pun yang dibuka MK,” kata Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/05/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, jalur hukum ke MK adalah langkah yang percuma dan sia-sia. Terus, apa yang akan dilakukan BPN Prabowo-Sandi jika tak mengambil jalur hukum yang ada? Fadli ogah bicara banyak.

Hanya saja ia tak membantah kemungkinan mengambil jalan people power. Namun dia menerangkan, people power tidak dapat serta merta diartikan sebagai makar.

“Lihat waktunya nanti, tentu setelah kita melihat perhitungan ke depan akan ada satu keputusan. People power itu bukan makar, people power adalah suatu yang sah dan konstitusional,” tukasnya.

Senada, Juru Kampanye Nasional BPN Prabowo-Sandiaga, Muhammad Syafii juga pesimistis MK akan menilai objektif gugatan dugaan kecurangan Pilpres. Diingatkannya, pihaknya pada 2014 mengajukan gugatan ke MK dengan 19 truk barang bukti berupa formulir plano C1. Bahkan barang bukti itu pun tidak diproses.

Padahal, untuk Pilpres 2019, ia yakin barang bukti yang akan dibawas bakalan lebih banyak dari 19 truk. “Keyakinan kami, MK tidak akan memeriksa, sama seperti pemilu 2014 lalu, 19 truk saja mereka tidak sanggup, apalagi lebih,” tandasnya. (FFV)

space iklan