Yenny Wahid
Yenny Wahid

Inisiatifnews – Kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan tidak menerima hasil Pilpres 2019 yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Mereka juga enggan membawa sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indikasi akan ada pengerahan massa pun mengemuka.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang kerap disapa Yenny Wahid mengingatkan, pengerahan massa dapat berpotensi terjadi aksi kekerasan. Pengarahan massa untuk menolak ataupun mengkritisi hasil pemilu mestinya tidak perlu dilakukan.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Bisa saling baku hantam lewat pengerahan massa. Selanjutnya, biasanya ada konflik di lapangan. Akhirnya korbannya adalah rakyat. Rakyat tidak berdosa diprovokasi elitnya,” ungkap Yenny usai sebuah acara di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Bogor, Rabu (15/05/2019).

Putri kedua Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengkritik istilah people power dari kubu Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, istilah ini tidaklah tepat. Dengan latar belakang kegiatan politik, istilah yang tepat adalah pengerahan massa.

“Ini bukan people power, tetapi pengerahan massa. Karena people power terjadi di istilah militer. Ada pra kondisi yang terjadi berangkat dari kegelisahan masyarakat sesungguhnya. Sekarang ini kan latar belakangnya lebih karena persoalan politik,” kata Direktur Wahid Foundation ini.

Yenny mengimbau elite politik bersikap bijak dan tidak menggulirkan isu-isu dan komentar berbau provokasi. Diingatkannya, saat ini komunikasi antar elite parpol sebenarnya sangat mudah. Artinya, dialog dan rekonsiliasi terbuka lebar.

Dia juga meminta semua pihak baik pendukung Jokowi maupun Prabowo menahan diri. Apalagi saat ini bulan Ramadhan ini. “Lebih baik semua menahan diri. Forum komunikasi elite sangat terbuka luas,” pinta Yenny.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengungkapkan, lembaganya bersikap pasif dan hanya bisa mengimbau semua pihak mengikuti konstitusi dan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan pernyataan sejumlah petinggi BPN yang pesimistis dengan MK dan menilai upaya gugatan sengketa Pilpres lewat jalur MK akan sia-sia, menurut Anwar, hal tersebut wajar saja. “Sampai kapanpun seorang hakim atau pengadilan dalam menjalankan putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pro kontra kan pasti ada,” ungkap Anwar. (FMM)

space iklan