Kliping koran Rakyat Merdeka
Klipping koran Rakyat Merdeka tahun 2009 diunggah oleh Prof Mohammad Mahfud MD. [foto : twitter/mohmahfudmd]

Inisiatifnews – Ungkapan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah Mahkamah Kalkulasi bukan hal yang baru muncul di Pemilu 2019. Mantan Ketua MK Prof. Mahfud MD menyatakan, pada tahun 2009, MK sudah mendeklarasikan dirinya bahwa lembaga ini bukan sekadar lembaga hitung-hitungan angka dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

“Pada tahun 2009 (seperti dilansir Rakyat Merdeka, 13 Juni 2009), MK sendiri sudah mendeklarasikan dirinya tentang itu. Setelah itu, peradilan pemilu mengenal rumus pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sampai sekarang,” tulis Prof. Mahfud lewat akun Twitter resminya @mohmahfudmd, Selasa (25/06/2019).

Berita tahun 2009 tersebut, lanjut Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini, menjadi bukti bahwa fungsi MK bukan sebagai mahkamah kalkulator bukan baru ditemukan atau diteorikan oleh orang dan pihak-pihak yang sekarang berperkara di MK.

“Tetapi sudah lama, lebih dari 10 tahun yang lalu dideklarasi oleh MK sendiri dan menjadi bagian dari tata hukum kita sampai sekarang,” kicau anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Seperti diketahui, Ketua Tim Kuasa Hukum paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, beberapa kali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak menjadi mahkamah kalkulator.

“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik,” kata Bambang usai mengajukan permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/05/2019).

Kemarin, Senin (24/06/2019), di Media Center Prabowo-Sandiaga, BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto menyebut, dalam sengketa Pilpres 2019 ini, yang selalu dijadikan perbandingan adalah form C1 untuk membuktikan selisih suara.

Padahal, menurutnya, pembuktian kecurangan saat ini tak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti membandingkan formulir C1. MK yang sudah bertransformasi ke arah modern dengan permohonan perkara daring dan peradilan yang cepat, maka pembuktiannya pun diharapkan menjadi modern pula. “Katanya speedy trial. Kalau speedy trial enggak bisa pakai old fashioned,” tadasnya.

Serupa, masih dari kubu 02 yakni juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong agar majelis hakim MK menggunakan paradigma progresif substantif. “Agar kemudian paradigma hakim itu bukan lagi paradigma kalkulator, mahkamah kalkulator, tapi paradigmanya progresif substantif,” sebutnya.

Kepada Inisiatifnews, Prof. Mahfud MD kembali menjelaskan, bukan Bambang Widjojanto-lah, yang kali pertama mengintrodusir bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator seperti diteriak-teriakkan sekarang ini.

“Tetapi MK, ketika saya pimpin, yang mengadopsi itu dari hukum pidana internasional tentang pelanggaran HAM berat dan itu menjadi teori hukum baru di kampus-kampus dan pengadilan. Bahkan masuk di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai sekarang,” terangnya.

Kicauan Ketua Dewan Pembina MMD Initiative yang menyertakan foto hasil wawancara dengan media nasional terkait dengan Mahkamah Kalkulasi tahun 2009 itu, sudah disukai dan diretweet oleh ratusan netizen. “Mantul Prof,” kicau akun @AsmanHamidu disambut @FerolamAli. “Yang terpenting adalah MK menjalankannya.”

Netizen lainnya berharap, Pilpres 2019 segera usai setelah putusan MK, dan semua pihak menerimanya. “Saksikan tanggal 27 hari Kamis putusan MK. Yang menang alhamdulillah yang kalah legowo. Gitu aja ko repot!” imbau warganet pemilik akun @oedi_jaman62. (FMM)

space iklan