pin emas dprd dki
Istimewa

Inisiatifnews – Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja menyatakan bahwa partainya sangat menolak rencana DPRD DKI Jakarta yang akan mengadakan pin emas bagi anggota dewan. Menurutnya, pengadaan pin emas tersebut hanya bentuk penghambur-hamburan uang rakyat semata.

“Kami PSI menolak penghamburan uang yang tidak perlu. Bahwa PSI menyadari bahwa pin penting sebagai identitas jabatan anggota dewan. Kami persoalkan adalah biaya ini,” kata Rian Ernest kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Menurut Ernest, pengadaan pin emas tersebut sama sekali tidak ada unsur manfaat dan urgensinya. Bahkan ia menyinggung seharusnya anggota Dewan di DKI Jakarta itu melihat bahwa masyarakat Jakarta banyak yang memiliki masalah sehingga akan jauh lebih bermanfaat jika alokasi dana APBD DKI Jakarta itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Untuk apa? kita tidak sensitif di saat warga masih banyak yang tidak bisa akses air bersih misalkan, susah akses sekolah untuk yang luar DKI,” ucap Rian.

“Masak ada penghamburan uang, dengan pin senilai Rp 5 juta. Justru anggota dewan itu pelayanan, bukan jadi yang dihargai,” imbuhnya.

Rian menyatakan bahwa PSI tidak akan menggunakan pin emas tersebut. Ia menyebut bahwa seluruh anggota legislatif terpilih dari partainya akan membuat sendiri pin tanda pengenal dari bahan yang lebih murah. Sementara pin yang terbuat dari emas itu akan dikembalikan ke Sekretariat DPRD.

“Membuat sendiri saja. Replika banyak kok, di online shop. Online shop banyak sekali. PSI menolak penghamburan uang negara. Itu aja sih intinya,” tutupnya.

Perlu diketahui bahwa para anggota DPRD DKI Jakarta menyepakati untuk mengadakan pin emas jenis 22 karat dan harga per gram-nya sebesar Rp761.300 per gram.

Bahkan rencana tersebut juga sudah dibenarkan oleh sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Yuliadi. Ia mengatakan bahwa pengadaan tersebut akan digunakan sebagai tanda pengenal anggota dewan.

“Untuk tanda pengenal sebagai anggota dewan,” kata Yuliadi saat dihubungi, Senin (19/8).

Yuliadi juga menegaskan penggunaan pin untuk anggota DPRD DKI sudah sesiai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ukuran masing-masing pin juga sudah ditetapkan sesuai aturan.

“Kita kasih dua ada yang kecil dan gede. Yang gede untuk acara resmi dan kecil untuk acara biasa,” tutup dia.

KUPA PPAS DKI Jakarta 2019 telah disepakati pekan lalu. Anggaran ini nantinya akan disahkan menjadi Rencana APBD Perubahan 2019 dan pada akhirnya akan disahkan menjadi APBD Perubahan 2019.

space iklan