Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Inisiatifnews – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku resah dengan salah satu poin instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, yakni pembatasan usia kendaraan pribadi di jalanan ibukota Jakarta maksimal 10 tahun.

Apalagi dirinya mengaku memiliki mobil antik yang diproduksi tahun 1997. Jika kebijakan Anies tersebut diberlakukan dan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, maka kendaraannya itu sama sekali tidak boleh melaju di jalanan Ibukota, dan Prasetyo itu adalah kebijakan yang sangat diskiminatif.

“Itu diskriminasi bos, Kalau mobil gua Jeep Cherokee tahun 97 nggak boleh lewat dong ? Mobil antik juga nggak boleh lewat dong?” ujar Prasetio di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Menurut Prasetyo, seharusnya Pemprov DKI tidak mengambil ide kebijakan pembatasan usia kendaraan, melainkan melakukan menerapkan peraturan wajib mempunyai garasi bagi para pemilik mobil untuk menekan jumlah kepemilikan mobil pribadi di Jakarta

Dan menurut Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu menyebutkan, bahwa peraturan tersebut juga sebenarnya telah tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang dimaksudnya itu, maka Pemprov DKI bisa menggandeng pihak distributor atau agen penjual mobil baik mobil baru atau mobil bekas di Jakarta.

Nantinya jika ada warga yang tertarik beli, pihak agen bisa menghubungi pihak Pemprov DKI untuk melakukan survei kepada pembeli. Pada saat itu, Pemprov DKI bisa memeriksa apakah pembeli mobil punya garasi yang layak atau tidak.

“Kan itu harus cek ke rumahnya (pembeli) nah di situ lah buat perda, perda mobil. Kalau lu nggak punya garasi ya nggak punya mobil. Tapi kalau begini diskriminasi,” kata dia. []

space iklan