gubernur anies
Istimewa

Inisiatifnews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluhkan bahwa pihaknya kalah dalam gugatan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Baru saja kita dapat keputusan MA yang mencabut hak dari Gubernur untuk ijinkan PKL berjualan di pinggir jalan,” kata Anies saat berikan sambutan dalam acara Milad 21 Front Pembela Islam (FPI) di Stadion Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Anies, pencabutan pasal tersebut oleh majelis hakim MA merupakan bentuk hilangnya sensitifitas negara kepada rakyat kecil. Bahkan kata Anies itu adalah kecenderungan berlaku diskriminatif antara rakyat kecil dengan rakyat berduit.

“Mengapa kita lebih sensitif terhadap pelanggaran rakyat kecil yang pelanggaran itu dibuat karena aturannya membuatnya harus terlanggar, tapi mereka melanggaran karena kebutuhan,” ujarnya.

Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saat berikan sambutan di Milad 21 Front Pembela Islam (FPI) di Stadion Rawabadak.
“Di Jakarta ada 2 jenis pelanggaran; yakni pelanggaran karena kebutuhan dan pelanggaran karena keserakahan,” imbuh Anies.

Bagi mantan Mendikbud RI tersebut, bahwa pelarangan rakyat kecil berjualan di trotoar dan pinggiran jalanan di Jakarta di sekitar gedung-gedung pencakar langit adalah salah satu bentuk ketidakadilan.

“Melarang rakyat kecil berjualan di pinggir gedung-gedung pencakar langit yang meyedot air di dalam tanah puluhan meter itu tdk adil,” pungkasnya.

Terakhir, Anies menyatakan bahwa apapun yang terjadi, DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya akan menghadirkan keberpihakan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta tanpa membedakan strata sosial.

“Kota ini untuk semuanya dan kota ini jadi gambar keadilan,” tutur Anies.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Terpilih PSI, William Aditya Sarana memenangkan gugatan melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penutupan trotoar Tanah Abang di tingkat Mahkamah Agung (MA).

William menggugat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pasal itu digunakan Anies untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, untuk pedagang kaki lima selama pembangunan skybridge. Putusan Mahkamah Agung itu bernomor 42 P/ HUM/ 2018.

Perkara tersebut telah diputus sejak 18 Desember 2018, namun salinannya baru-baru ini diterima oleh PSI. []

space iklan