Petrus Salestinus
Petrus Salestinus. [ist]

Inisiatifnews – Advokat PERADI, Petrus Salestinus menilai bahwa Revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR RI justru memiliki potensi sebagai pelemahan lembaga antirasuah itu untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Konteks pelemahan itu dinilai Petrus berada di kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) terhadap sebuah perkara yang ditangani oleh KPK.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Usul revisi UU KPK dengan melahirkan kewenangan SP3 bagi KPK justru berpotensi memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (10/9/2019).

Yang lebih bahaya lagi menurut Petrus adalah potensi penyalahgunaan kewenangan, dimana ada potensi pihak-pihak tertentu untuk menjegal lawan politiknya. Sehingga ketika tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum dalam proses penyidikan maka SP3 bisa serta merta dikeluarkan ketika keinginan pihak tersebut telah tercapai.

“Malahan akan muncul kriminalisasi terhadap sejumlah Penyelenggara Negera hanya untuk kepentingan menjegal lawan politik menuju suksesi, lantas setelah kepentingan menjegal lawan politik tercapai, maka SP3 bisa dikeluarkan dengan alasan penyidikan sudah berlangsung 1 (satu) tahun tetapi belum selesai jadi dihentikan dengan SP3,” ujarnya.

Karena potensi dan kekhawatirannya terhadap celah kewenangan yang dimiliki KPK ketika Revisi UU KPK itu disahkan, maka Petrus menyatakan bahwa kewenangan SP3 dalam UU yang mengakomodir KPK tidak perlu ada.

Baca juga :  Laskar Merah Putih dan FBR Desak Firli Bahuri Dilantik

“Jadi SP3 tidak perlu ada karena KPK sudah punya wewenang mengalihkan proses penuntutan perkara menjadi gugatan perdata manakala tidak terdat cukup bukti, sedangkan secara nyata keuangan negara dirugikan (pasal 32 UU Tipikor No. 30 Tahun 1999),” tuturnya.

Petrus pun meminta agar DPR selaku legislator dan Pemerintah selaku eksekutif untuk bisa jujur kepada rakyat terkait dengan motif adanya Revisi UU KPK tersebut.

“Oleh karena itu DPR dan Pemerintah harus jujur kepada rakyat bahwa revisi UU KPK sangat mendesak dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK, karena usia KPK sudah 15 tahun dan sudah mengalami beberapa kali revis, tetapi belum mendapatkan posisi hukum yang kuat sekuat kewenangannya,” paparnya.

Jika memang benar DPR dan pemerintah akan memperkuat KPK melalui revisi UU KPK, sebaiknya ditunjukkan dengan memilih poin yang justru krusial untuk diterapkan, bukan justru regulasi yang memberikan celah penyelewengan kewenangan seperti pemberlakuan SP3.

Baca juga :  Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Diminta Komentar Pakai Kajian Jelas

“Tujuannya agar kelembagaan KPK semakin kuat dan berdaya guna untuk memperkokoh fungsi pencegahan yang selama ini mati suri di tangan KPK,” imbuhnya.

Mantan komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini memberikan saran kepada legislator untuk menekankan pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Karena itu kewenangan KPK menelusuri kejahatan KKN Penyelenggara Negara melalui klarifikasi dan verifikasi LHKPN perlu diperjelas dalam revisi UU KPK,” tegasnya.

Lebih lanjut, Petrus sepakat dengan wacana pembentukan Badan Pengawas untuk KPK. Namun keberadaanya bukan pemberi ijin penyadapan, melainkan pengawas yang hanya perlu pemberitahuan saja kepada mereka.

Dengan catatan pula, Dewan Pengawas yang ditunjuk harus orang-orang yang kredibel dan tidak memiliki kepentingan strategis di balik penyadapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tertentu.

“Di samping itu KPK perlu memiliki sebuah Badan Pengawas yang kuat dan kredible agar kerja KPK diawasi, dengan adanya Dewan Pengawas, maka ketika KPK hendak melakukan penyadapan, tidak diperlukan izin, tetapi cukup dengan pemberutahuan kepada Badan Pengawas untuk tugas-tugas pengawasan,” tandasnya. [NOE]

space iklan