Petrus Salestinus.

Inisiatifnews – Praktisi hukum, Petrus Salestinus menilai bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bisa disebut sukses jika Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) lenyap dari gaya hidup para pejabat dan penyelenggara negara.

“Indikator suksesnya pemberantasan korupsi terletak pada apakah di kalangan Penyelenggara Negara sudah menjadikan perilaku hidup bersih dan bebas dari KKN sebagai bagian dari gaya hidup,” kata Petrus dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Rabu (11/9/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Ia memberikan catatan bahwa sepanjang praktik KKN masih ada di institusi negara, maka selama itulah label pemerintah gagal memberantas korupsi tetap terpatri.

“Selama masyarakat khususnya Penyelengara Negara masih menjadikan KKN sebagi bagian dari gaya hidup, maka pemerintah dianggap gagal atau belum berhasil menciptakan ASN dan Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN,” ujarnya.

Baca juga :  Presiden Filipina "Ajak" Rakyatnya Tembak Pejabat Korup

Petrus juga menyebutkan bahwa sepanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, mereka hanya menyentuk pelanggaran hukum korupsi saja. Sementara kejahatan lain yakni kolusi dan nepotisme masih aman-aman saja.

“Selama ini yang diberantas oleh KPK hanya kejahatan korupsi saja, sementara kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh oleh KPK,” tandasnya.

Maka dari itu, dalam revisi UU KPK yang digagas oleh DPR RI, Petrus berharap agar para anggota dewan tak menutup diri dengan KPK. Masukan dan usulan dari KPK sangat penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga :  Presiden Filipina "Ajak" Rakyatnya Tembak Pejabat Korup

“Tidak ada alasan bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak mendengar langsung dari pimpinan KPK segala hal ihwal tentang revisi UU KPK,” tegasnya.

Alasan mengapa statemen itu disampaikan Petrus, lantaran KPK sudah berusia 15 tahun berjalan, yang artinya mereka lebih paham mana yang menjadi kekuarangan atau kelemahan dan kelebihan atau kekuatan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan apa saja yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh KPK.

“Sehingan pemberantasan korupsi belum berhasil termasuk Pemerintah belum berhasil membangun suatu sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien,” tutupnya.

space iklan