Mahfud MD saat silaturrahmi dengan Gubernur Jawa Timur.

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyebut Indonesia telah mengalami pembelokkan demokrasi sejak 10 tahun terakhir. Penyelewengan, pembelokan dan pembajakan demokrasi ini sudah merata hampir di seluruh wilayah di Tanah Air. 

“Sebagai bukti, banyak kepada daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Telah terjadi pembelokkan demokrasi dari yang subtantif menjadi prosedural menjadi demokrasi jual-beli, demokrasi teror dan lain sebagainya,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan ini saat silaturahmi Gubernur Jawa Timur dengan anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Kamis (19/9/2019) malam.

Hadir dalam silaturahmi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan jajaran Pemprov Jatim beserta sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur periode 2019-2024.

Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini mengatakan, bahwa pembelokan demokrasi ini sebagai perubahan politik awalnya dikendalikan rakyat melalui pemilu dan prosedural, namun belakangan dikendalikan oleh elite tertentu secara manipulatif. 

Akibatnya, demokrasi berubah menjadi oligarki. Dia meminta, elite partai politik baik yang berada di ekskutif maupun legislatif mengembalikan sistem demokrasi substantif. Mengedepankan aspirasi rakyat sebagai pijakan di dalam membuat kebijakan. 

“Tidak malah sebaliknya, para elite mengatasnamakan rakyat, lalu saling adu kekuatan dengan menggerakan massa untuk berteriak ini dan yang lain menggerakkan massa meneriakkan itu sesuai kepentingan pribadi dan kelompoknya,” imbaunya.

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menambahkan, para legislator mestihya sadar diri akan bahaya pembelokan demokrasi yang sudah berlangsung dalam satu dasawarsa terakhir ini. Mengganggu rasa keadilan  rakyat dan berpotensi mengganggu kedaulatan bangsa dan mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika dibiarkan terus-menerus.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, pemerintah harus menegakkan keadilan dari seluruh sektor yakni hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, ahli hukum dan tata negara ini mengimbau legislatif dan eksekutif, dalam membuat undang-undang dan kebijakan jangan sampai menguntungkan kepentingan asing. Para pengambil keputusan harus selalu mengingat cita-cita founding fathers seperti Presiden RI Soekarno yakni berdaulat di bidang politik, ekonomi dan budaya.

Mahfud mencontohkan ketidakadilan yang terjadi di bidang ekonomi. Di mana Bank Asing mengusai modal mayoritas dibanding bank Indonesia. “Ini jelas jauh dari rasa keadilan yang diharapkan rakyat dan bisa mengganggu kedaulatan bangsa, jika dibiarkan terus-menerus bahkan berkembang ke berbagai sektor yang lain,” ingatnya.

Namun demikian, upaya pencegahan pembelokan demokrasi tidak harus sampai mengamandemen UUD 1945. Persoalan yang terjadi adalah inkonsistensi penyelenggara negara dalam menjalankan konstitusi. “Tidak harus mengamandemen UUD 1945, ini masalah konsistensi saja dari para penyelenggara negara,” tuturnya.

Baca juga :  Berkemeja Putih, Mahfud MD Ke Istana

Mahfud MD, Peluru Tak Terkendali

Gubernur Khofifah mengapresiasi Mahfud MD yang mau membagi ilmu lewat orasinya yang memukau. Lewat akun instagram resminya, @khofifah.ip menyebut Mahfud MD dengan sebutan yang dulu disematkan oleh KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Foto : Istimewa

“Gus Dur menjulukinya Peluru Tak Terkendali. Beliau adalah Prof. Mahfud MD. Tadi malam beliau ceramah sangat memukau terkait Tanggung jawab menjaga kedaulatan NKRI. Topik pencerahan ketatanegaraan ini disampaikan Prof. Mahfud pada silaturrahim antara Pemprov Jawa Timur di Gedung Grahadi bersama calon Anggota DPR RI dan DPD RI asal Jawa Timur yang Insya Allah 1 Oktober ini akan dilantik. Juga anggota DPRD Provinsi Jatim yang baru dilantik 1 September lalu,” tulis Khofifah.

Mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini meminta anggota legislatif dari Jatim mengemban tugas sebaik-baiknya untuk mewakili rakyat Jawa Timur. 

Diingatkannya, pejabat dan penyelenggara negara bertanggung jawab menjaga kedaulatan NKRI antara lain melalui peningkatan kemajuaan dan kemakmuran masyarakat Indonesia yang makin merata dan dinikmati seluruh daerah Indonesia. 

“Banyak harapan tertumpu pada panjenengan. Dorong pembangunan di daerah pemilihannya masing-masing,” pesan Khofifah. (FMM)

space iklan