as hikam
Muhammad AS Hikam. [foto : istimewa]

Inisiatifnews – Aksi mahasiswa serentak beberapa hari ini berlangsung di hampir seluruh kota-kota besar Indonesia. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta turun ke jalan. Di Jakarta, aksi terpusat di Gedung DPR. Hingga malam ini, Gedung DPR masih dikepung. Bentrokan terjadi, gas air mata dilepaskan. Para mahasiswa ini menyuarakan penolakan sejumlah revisi Undang-Undang yang dinilai sepihak, penuh kontroversi, dan antidemokrasi.

Pengamat Politik dari President University Prof. Muhammad A.S Hikam mengingatkan, aksi mahasiswa yang sangat massif ini sebagai alarm bagi Presiden Jokowi. Demo mahasiswa yang berpusat dan berkecamuk di Senayan untuk menolak produk-produk legislasi DPR yang dianggap anti demokrasi ini, kata A.S Hikam, seharusnya menjadi wake up call bagi Presiden Jokowi.

“Apakah Pak Jokowi bisa menghentikan kegaduhan ini? Bahwa legitimasi beliau sebagai pemimpin sedang mendapat ujian. Sebab di antara produk yang ditolak mahasiswa tersebut ada yang benar-benar dianggap mengkhianati amanat reformasi, yaitu revisi Undang-Undang KPK yang beliau lakukan bersama DPR,” kata A.S Hikam dalam siaran persnya kepada Inisiatifnews, Selasa (24/09/2019).

Kata dia, Presiden mungkin saja kaget melihat mahasiswa yang biasanya baik-baik saja selama lima tahun terakhir ini, kini tampil berunjuk rasa seperti ketika rezim Orde Baru masih ada.

“Pak Jokowi mungkin kaget karena beliau dilapori para aparatnya bahwa hal seperti ini tidak bakal terjadi. Pak Jokowi mungkin juga kaget karena tak menyangka puluhan Perguruan Tinggi dan ratusan Guru Besar menolak revisi Undang-Undang KPK, padahal menurut penasihat beliau semuanya baik,” ujar dia.

Karenanya, menurut A.S Hikam, sangat memprihatinkan apabila seorang presiden yang dipilih kembali oleh lebih dari 55 persen rakyat ternyata malah didemo sebelum disumpah untuk periode ke dua.

“Ada yang mesti dipertanyakan, mengapa legitimasi Pak Jokowi bisa anjlok seperti itu? Salah satunya mungkin adalah karena Pak Jokowi dan para elit politik terlalu percaya diri dan meremehkan aspirasi publik terkait penghancuran KPK,” nilai dia.

Apakah Presiden Jokowi masih punya kesempatan untuk mengubah situasi ini? A.S Hikam yakin, Jokowi dapat melakukannya. Yakni dengan membuka dialog dengan publik, khususnya para mahasiswa, cendekiawan, maha guru, tokoh masyarakat, dan sebagainya untuk mencari solusi soal UU KPK yang baru tersebut.

“Bisa dengan bikin Perppu, atau melalui jalan lain: Judicial review oleh MK. Imbau agar MK mau mencabut UU KPK yang tak dikehendaki rakyat itu. Bukan intervensi sebagai Presiden, tetapi imbauan seorang Kepala Negara yang bijaksana!” saran eks Menteri Riset dan Teknologi era Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Diingatkannya, Presiden Jokowi harus menjadikan aksi demo ini sebagai pelajaran bahwa kesewenang-weanganan tak akan berhasil membendung kehendak rakyat.

“Tidak pada tahun 60-an, 80-an, atau sekarang dan yang akan datang. Rakyat Indonesia harus menjadi rujukan beliau dan pemerintahannya. Bukan para oligarch,” pungkasnya. (FMM)

space iklan